Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
100 tahun Hasan di Tiro, Aceh diingatkan: damai disia-siakan, elite terjebak pragmatisme, pusat ingkar janji, generasi muda terancam lupa sejarah.
koranaceh.net | Banda Aceh ‒ Seratus tahun sejak kelahiran Hasan Muhammad di Tiro (1925–2010), proklamator Gerakan Aceh Merdeka, kita dipaksa kembali menatap cermin sejarah. Dalam pantulan itu, muncul pertanyaan yang getir, nyeri, sekaligus tak terhindarkan: siapa yang mengkhianati perjuangan Aceh?
Hasan di Tiro meninggalkan warisan berupa buku monumental The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro. Judulnya adalah nubuat. Sebuah catatan harian yang belum selesai. Sebuah narasi yang menggantung di udara, menunggu generasi Aceh untuk menuliskan bab-bab berikutnya. Tetapi kini, seratus tahun kemudian, kita harus jujur mengakui: catatan itu mungkin benar-benar tak selesai.
MoU Helsinki: Damai yang Disia-siakan
Pada 2005, dunia memandang Aceh dengan harapan. MoU Helsinki disebut sebagai bab baru yang akan menutup sejarah panjang pertumpahan darah. Namun, yang terjadi dua dekade kemudian adalah reduksi besar-besaran.
Janji pengelolaan sumber daya hanya tersisa di lembaran arsip. Hak politik yang lebih luas berubah menjadi perebutan kursi di DPRA dan bupati. Identitas Aceh yang dijanjikan dihormati justru digerus perlahan oleh regulasi pusat. MoU yang semestinya menjadi jembatan menuju martabat, malah disulap menjadi batu loncatan politik segelintir elite.
Elite Lokal: Dari Pejuang Menjadi Penguasa
Aceh yang dulu berkorban ribuan syuhada kini menyaksikan para mantan pejuangnya lebih sibuk membangun dinasti politik. Kekuasaan diturunkan seperti warisan keluarga. Dana publik dikeruk demi patronase. Perjuangan yang dulu lahir dari darah dan idealisme kini ditukar dengan pragmatisme dan kenyamanan kursi empuk.
Hasan di Tiro tentu tak pernah membayangkan bahwa “anak-anak perjuangan” akan menjadi birokrat yang pandai berkompromi, namun gagap menjaga amanat sejarah.
Jakarta: Pengingkar yang Konsisten
Tak kalah pahit, pengkhianatan juga datang dari pusat. Implementasi MoU yang disahkan melalui UUPA dipreteli sedikit demi sedikit. Kekhususan Aceh berubah menjadi ilusi hukum yang bisa diutak-atik sesuai kepentingan. Aceh kembali diperlakukan sebagai objek, bukan subjek yang berdaulat dalam menentukan nasibnya.
Dalam perspektif ini, benar kata Hasan di Tiro: Aceh tidak bisa ditaklukkan, hanya bisa dikhianati. Dan pengkhianatan itu datang berulang kali—baik dari luar maupun dari dalam.
Generasi Muda: Lupa atau Dilupakan?
Di tengah gempuran media sosial, budaya konsumtif, dan politik praktis, generasi muda Aceh kerap terjebak pada euforia tanpa akar sejarah. Mereka tumbuh tanpa membaca Hasan di Tiro, tanpa memahami catatan-catatan perjuangan, tanpa menyelami luka-luka kolektif bangsanya.
Lupa adalah bentuk pengkhianatan yang paling sunyi. Karena dengan lupa, perjuangan benar-benar selesai—selesai tanpa arah, selesai tanpa makna.
Catatan yang Tak Pernah Selesai
Kini, pada seratus tahun Hasan di Tiro, kita berada di persimpangan: apakah akan membiarkan catatan itu membeku sebagai artefak, atau berani menuliskan bab baru dengan cara yang lebih bermartabat
Sejarah telah memberi pelajaran bahwa kemerdekaan bukan sekadar soal bendera atau kursi kekuasaan, melainkan keberanian moral untuk menolak ditundukkan dan menolak berkhianat.
Seratus tahun Hasan di Tiro seharusnya bukan sekadar ritual mengenang, melainkan alarm yang membangunkan nurani Aceh. Bila tidak, benar adanya: catatan itu, catatan yang dulu digantungkan Hasan di Tiro, akan benar-benar tak pernah selesai. [hb]