 |
|
Menteri BUMN Erick Thohir saat diwawancarai wartawan di di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025). (Foto: kompas.com/Agustinus Rangga Respati). |
Evaluasi ini mencakup struktur holding dan subholding guna meningkatkan
transparansi dan efisiensi.
koranaceh.net ‒ Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola PT Pertamina (Persero) usai
mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk
kilang.
Kasus ini melibatkan sejumlah pimpinan di anak usaha Pertamina, yakni PT
Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang
Pertamina Internasional.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi dan Blending Pertamax-Pertalite, Apa Dampaknya bagi
Konsumen dan Negara?
“Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti
perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara
bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan,” ujar
Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu, 1 Maret
2025, dilansir dari Antara.
“Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang,
antara menteri ini harus berkomunikasi,” sambung Menteri BUMN ini.
Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang lebih
transparan serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pemerintah,
melalui Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, akan berkolaborasi untuk
menyusun solusi terbaik guna mencegah terulangnya kasus serupa.
Selain meninjau tata kelola, Erick juga menyebut bahwa dirinya bersama
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal melakukan pemetaan menyeluruh terhadap
struktur holding dan subholding Pertamina.
Baca Juga:
Lemigas Klaim Kualitas BBM Sesuai Standar, Namun Efektivitas Pengawasan
Dipertanyakan
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kemungkinan merger beberapa
perusahaan di bawah naungan Pertamina untuk meningkatkan efisiensi
bisnis.
“Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama
petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada
subholding, seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada
satu atau dua perusahaan yang harus di-merger-kan supaya nanti antara
Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita
review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi,”
tambahnya.
Erick juga menekankan, penyelarasan operasi antara berbagai anak usaha
Pertamina sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih yang berpotensi
merugikan negara.
Evaluasi ini juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk
memastikan solusi yang diambil dapat membawa dampak positif bagi
perusahaan.
Baca Juga:
IPK Indonesia Naik, tapi ICW Menilai Pemberantasan Korupsi Masih Berjalan
Mundur
Lebih lanjut, Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN dalam mendukung
penegakan hukum serta pemberantasan korupsi di lingkungan
perusahaan-perusahaan negara. Ia menyatakan, pihaknya bakal terus bekerja
sama dengan Kejaksaan Agung guna mengusut tuntas kasus yang terjadi di tubuh
Pertamina.
“Kami terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk
memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun
perusahaan-perusahaan di bawahnya,” ujarnya.
Langkah serupa, lanjut Erick, telah diterapkan dalam penanganan kasus
korupsi di PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Erick
juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik
korupsi di lingkungan BUMN dan akan terus mengawal proses hukum yang
berlangsung.
Terkait dengan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga
yang terlibat dalam kasus ini, Erick menyebut keputusan tersebut masih dalam
tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Komisaris
Utama Pertamina.
“Terkait dengan pengganti Dirut Patra Niaga, kita belum membicarakan lebih
lanjut. Hal ini akan dikonsultasikan dahulu bersama Komisaris Utama. Kita
pastikan bahwa siapa pun yang memimpin nantinya bisa membawa perubahan
positif bagi perusahaan,” tukasnya.[]
