 |
| Kepala BGN Dadan Hindayana saat diwawancarai wartawan usai kegiatan BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Selasa (8/10/2024) lalu. (Foto: ANTARA/Imamatul Silfia). |
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah kabar bahwa banyak
mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mundur karena keterlambatan
pembayaran. Ia memastikan sistem pembayaran baru akan berlaku mulai Februari
2025.
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang
menyebut banyak mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) memilih mundur karena
keterlambatan pembayaran. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa mitra
resmi MBG tetap berkomitmen menjalankan program, sementara yang mundur adalah
mereka yang tidak lolos verifikasi.
“Gini, sampai sejauh ini yang sudah menjadi mitra Badan Gizi Nasional tidak
ada yang mundur,” kata Dadan di Kompleks Parlemen, pada Senin, 3 Februari
2025, dikutip dari tempo.co.
Baca Juga:
Banyak Mitra Makan Bergizi Gratis Dikabarkan Mundur, Ketua DPR RI Minta
Evaluasi
Sebelumnya, beredar informasi bahwa sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang menjadi mitra MBG di berbagai daerah mengalami kesulitan
karena pembayaran dari pemerintah menggunakan sistem reimburse.
Mekanisme ini mengharuskan mitra menalangi biaya produksi lebih dulu sebelum
mendapatkan penggantian dari BGN.
Namun, Dadan memastikan bahwa sistem pembayaran reimburse tidak lagi
berlaku mulai Februari 2025. Sebagai gantinya, BGN menerapkan metode
pembayaran baru melalui virtual account dengan sistem lumpsum.
Dengan skema ini, mitra MBG akan menerima dana langsung ke rekening mereka
tanpa harus menunggu penggantian biaya produksi. Meski demikian, Dadan belum
memastikan apakah pembayaran akan dilakukan setiap bulan sesuai rancangan
anggaran operasional.
BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program Makan
Bergizi Gratis hingga akhir 2025, dengan target 15 juta penerima manfaat.
Namun, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menginstruksikan percepatan
program agar dapat menjangkau 89 juta penerima manfaat.
Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis: Kepala BGN Akui Butuh Tambahan Anggaran Rp100
Triliun
Menanggapi arahan tersebut, Dadan mengungkapkan bahwa percepatan program MBG
membutuhkan tambahan anggaran yang besar. “Jadi Pak Presiden bertanya ke kami,
kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100
triliun,” ungkapnya pada Sabtu, 25 Januari 2025 lalu, seperti dikutip
koranaceh.net.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan reimburse untuk mengganti
modal produksi Sentra Pangan Panganan Gizi (SPPG) yang digunakan dalam tahap
awal program MBG. Namun, dengan sistem pembayaran baru yang diterapkan mulai
Februari, mekanisme ini tidak akan digunakan lagi. “Kami sedang mengusahakan.
Mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening
mitra,” kata Dadan.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka
stunting dan gizi buruk di Indonesia. Dengan adanya perubahan sistem
pembayaran, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif tanpa
membebani mitra penyedia pangan.[]
