BANDA ACEH | KoranAceh.net — Ruang sidang utama DPRA siang itu tak hanya dipenuhi agenda formal kenegaraan, tetapi juga nuansa haru dan refleksi. Di podium kehormatan, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025—sebuah laporan yang kali ini dibayangi tragedi besar di penghujung tahun.
Dengan nada yang lebih berat dari biasanya, ia membuka pidato dengan menyampaikan duka atas bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025. Bencana itu bukan sekadar catatan statistik. Ia meninggalkan luka mendalam: 594 jiwa melayang, 18 kabupaten/kota terdampak, dan kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp138 triliun.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi duka kita bersama,” tersirat dari penyampaian gubernur yang menempatkan bencana sebagai titik balik evaluasi pembangunan Aceh.
Ketika Infrastruktur Terkoyak
Dampak paling nyata terlihat pada infrastruktur. Jalan-jalan yang sebelumnya menjadi urat nadi mobilitas masyarakat kini rusak di berbagai titik. Tingkat kemantapan jalan provinsi pun turun drastis, dari 80,54 persen menjadi 65,56 persen.
Penurunan ini bukan hanya soal angka teknis, tetapi juga mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dalam memulihkan konektivitas wilayah—terutama di daerah yang terdampak paling parah.
Namun, di tengah kondisi itu, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas pembangunan.
Angka yang Bertahan di Tengah Tekanan
Di balik bayang-bayang bencana, sejumlah indikator makro justru menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Pendapatan daerah berhasil melampaui target dengan realisasi Rp10,69 triliun atau 100,07 persen.
Angka kemiskinan pun sempat menurun, dari 14,23 persen pada Maret 2024 menjadi 12,23 persen di Maret 2025. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa capaian ini berpotensi tergerus akibat dampak bencana yang belum sepenuhnya tertangani.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, dari 75,36 menjadi 76,23. Sementara itu, realisasi investasi menembus angka Rp9 triliun, menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sinilah paradoks itu terlihat: di satu sisi Aceh mencatat kemajuan, di sisi lain bencana besar menguji ketahanan hasil pembangunan tersebut.
Wajah Pembangunan Sosial
Di sektor sosial, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat paling rentan tetap terlindungi. Sebanyak 1.457 unit rumah layak huni dibangun untuk warga miskin—sebuah langkah nyata di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan rehabilitasi.
Perhatian terhadap pendidikan juga tetap dijaga. Lebih dari 87 ribu siswa yatim dan piatu menerima beasiswa dengan total anggaran mencapai Rp118 miliar. Sementara itu, jaminan kesehatan melalui program JKA terus diberikan kepada 1,74 juta jiwa penduduk.
Langkah-langkah ini menjadi penegasan bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga tentang menjaga martabat dan masa depan masyarakat.
Pengakuan di Tengah Ujian
Menariknya, di tengah situasi sulit, Aceh tetap meraih sejumlah penghargaan nasional. Di antaranya Gold Award UB Halal Metric 2025 dan pengakuan sebagai provinsi Open Defecation Free (ODF) pertama di Sumatera.
Penghargaan ini menjadi semacam penyeimbang narasi—bahwa di balik tantangan besar, ada kerja-kerja yang tetap berjalan dan diakui secara nasional.
Ajakan untuk Bangkit Bersama
Menutup pidatonya, Muzakir Manaf mengajak semua pihak—legislatif, pemerintah, dan masyarakat—untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ajakan itu bukan sekadar formalitas. Ia menjadi penanda bahwa perjalanan Aceh ke depan tidak akan ringan. Dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk memulihkan apa yang telah hilang sekaligus menjaga capaian yang sudah diraih.
Di ruang sidang itu, LKPJ tak lagi sekadar laporan tahunan. Ia menjelma menjadi narasi tentang ketahanan—bagaimana sebuah daerah diuji oleh bencana, namun tetap berupaya berdiri, melangkah, dan menatap masa depan dengan harapan.[]
