KoranAceh.Net | Seunapet – Di hari yang sama, di panggung yang sama, negara berbicara tentang Aceh dengan dua bahasa yang berbeda, namun saling menguatkan. Satu bahasa penuh empati yang dipersonalisasi, satu bahasa penuh curiga yang dimiliterisasi.
Sekretaris Kabinet berkata Presiden mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh. Kepala Staf Angkatan Darat berkata ada sabotase jembatan bailey. Dua kalimat itu, jika dipisah, terdengar biasa. Jika disatukan, ia membentuk satu pesan: Aceh dibantu, tapi juga dicurigai.
Bantuan yang Dipersonalisasi
Helikopter disebut pribadi. Bukan helikopter negara, bukan armada kemanusiaan, tapi milik seorang Presiden. Padahal dalam laporan kekayaan resmi, helikopter itu tak tercatat. Yang tercatat hanyalah mobil-mobil mewah, surat berharga, dan kas miliaran. Namun istilah pribadi telanjur dilepas ke ruang publik.
Ia bekerja bukan sebagai data, melainkan simbol: bahwa negara hadir bukan karena kewajiban, melainkan karena kebaikan hati seorang pemimpin. Maka bencana pun berubah makna. Bukan lagi soal hak warga negara, melainkan soal rasa terima kasih.
Baut yang Disebut Sabotase
Lalu ada baut jembatan yang hilang. Sebuah tindakan yang bisa saja kriminal, bisa pula kelalaian, atau vandalisme murahan. Namun negara memilih satu kata: sabotase. Sabotase bukan kata netral.
Ia lahir dari sejarah perang, perlawanan bawah tanah, dan pemberontakan. Ia tidak sekadar menunjuk perbuatan, tetapi menuduh niat. Dengan satu kata itu, Aceh kembali diletakkan di tepi kecurigaan lama.
Seolah ada musuh yang belum selesai, seolah damai hanyalah jeda panjang. Tak ada nama pelaku. Tak ada bukti jaringan. Tapi kata itu sudah cukup untuk bekerja.
Kamera yang Tak Boleh Menyala
Di saat yang sama, media diminta tak menulis kekurangan pemerintah. AJI memprotes. Dua jurnalis disita ponsel mereka—satu di Bandara Sultan Iskandar Muda, satu lagi saat merekam demonstrasi di Aceh Utara. Aksi Tak ada senjata. Tak ada tembakan. Hanya tangan yang meraih kamera dan berkata: cukup.
Beginilah cara negara mengatur cerita: yang boleh direkam hanya yang indah, yang boleh ditulis hanya yang menenangkan. Bencana tak lagi boleh dipertanyakan. Kritik disamakan dengan gangguan. Kamera dianggap ancaman.
Pola Lama yang Kembali
Jika dirangkai, semua ini bukan kebetulan. Bantuan dipersonalisasi. Untuk Masalah dipolitisasi sebagai ancaman. Informasi dikendalikan.
Ini bukan cerita baru di Aceh. Ini hanya edisi terbaru dari pola lama: pusat tampil sebagai penyelamat, daerah diposisikan sebagai masalah. Bendera identitas dicurigai.
Baut jembatan disebut sabotase. Jurnalis diperlakukan seperti pengganggu. Bahasanya berubah, wajahnya berganti, tetapi nadanya sama.
Catatan Seunapet
Aceh tidak menolak bantuan. Aceh hanya menolak dicurigai saat sedang luka. Aceh tidak membutuhkan helikopter yang dipanggil pribadi. Ia membutuhkan negara yang bekerja sebagai sistem.
Aceh tidak membutuhkan istilah sabotase yang dilepas tanpa bukti. Ia membutuhkan kejujuran dan kehati-hatian bahasa. Dan Aceh tidak membutuhkan kamera yang dirampas.
Karena yang direbut bukan sekadar ponsel, melainkan hak publik untuk tahu. Dalam bencana, bahasa negara seharusnya merawat. Bukan mengawasi. Bukan menuduh. Bukan membungkam.
Karena di tanah yang panjang ingatannya, kata-kata selalu datang lebih dulu, sebelum luka berikutnya.[]