Pemerintah siapkan relaksasi KUR bagi usaha terdampak banjir Aceh, termasuk pembebasan angsuran dan keringanan kredit.
KoranAceh.Net | Jakarta – Pemerintah pusat menyiapkan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha di Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Opsi kebijakan itu dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Airlangga menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah percepatan pemulihan ekonomi untuk masyarakat terdampak. “Pemerintah akan segera menyiapkan langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat Aceh yang terdampak,” kata Airlangga, seperti dikutip dari keterangan di akun Instagram resminya, Jumat (26/12/2025).
Ia menegaskan dukungan pemerintah pusat dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Airlangga, penanganan dampak ekonomi bencana menjadi bagian dari prioritas nasional pascabencana.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah relaksasi KUR bagi pelaku usaha yang terdampak langsung. Airlangga menyebut relaksasi itu mencakup penghapusan sementara kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga. “Relaksasi ini dimaksudkan agar pelaku usaha memiliki ruang untuk bertahan dan kembali memulai aktivitas ekonominya,” ujarnya.
Selain pembebasan angsuran, pemerintah juga menyiapkan sejumlah keringanan lanjutan. Airlangga menjelaskan, debitur KUR yang usahanya berhenti akibat kerusakan berat dapat memperoleh perpanjangan tenor pinjaman, masa tenggang pembayaran, serta penyesuaian suku bunga. “Kami ingin pelaku usaha bisa bangkit secara bertahap, bukan justru terbebani di masa pemulihan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga menyinggung penyaluran bantuan kemanusiaan yang telah dilakukan Kemenko Perekonomian bersama sejumlah asosiasi pengusaha. Ia mengatakan bantuan itu akan terus didorong agar menjangkau wilayah terdampak secara lebih merata. “Perbaikan infrastruktur menjadi fondasi penting bagi pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah belum merinci jadwal penerapan serta mekanisme teknis relaksasi KUR tersebut. Skema kebijakan masih akan dibahas lebih lanjut, menyesuaikan kondisi lapangan dan tingkat kerusakan usaha di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh. []
