KoranAceh.Net | Feature News – Orang Gayo tidak pernah memusuhi gunung. Sejak lama, pegunungan adalah rumah, jalan hidup, dan penyangga peradaban. Mereka mengenal hutan sebagai penjaga air, sungai sebagai urat nadi, dan tanah sebagai titipan. Karena itu, dalam sejarahnya, orang Gayo adalah pejalan kaki tangguh—memikul hasil pertanian dan perkebunan, menembus rimba Gunung Leuser, menghubungkan dataran tinggi dengan pesisir Aceh.
Relasi dagang antara Trangun dan Blangpidie, antara Gayo dan pantai barat Aceh, dilakukan dengan berjalan kaki berhari-hari. Sistem barter menjadi fondasi ekonomi: secukupnya, seimbang, dan berkesadaran. Alam tidak dieksploitasi berlebihan karena ia adalah penopang kehidupan, bukan objek penaklukan. Hutan tetap berdiri, sungai tetap jinak, dan longsor bukan ancaman rutin.
Sejarah itu terasa kontras dengan Aceh hari ini.
Banjir dan longsor yang melanda Aceh–Sumatera kerap disebut sebagai bencana hidrometeorologi. Secara akademik, istilah ini benar: hujan ekstrem, cuaca, dan iklim memang terlibat. Namun secara substantif dan moral, istilah ini terlalu netral. Ia meredam pertanyaan penting: mengapa hujan berubah menjadi bencana?
Istilah “hidrometeorologi” cenderung menyederhanakan tragedi, seolah-olah kehancuran adalah murni ulah alam. Padahal, hujan telah turun di tanah Aceh sejak ribuan tahun lalu. Yang berubah bukan langit, melainkan permukaan bumi—hutan yang hilang, lereng yang terbuka, daerah aliran sungai yang rusak, dan tata ruang yang diabaikan.
Di titik inilah istilah tersebut menjadi problematis. Ia menutupi sebab utama: kerusakan ekologis yang berlangsung lama akibat kebijakan, pembiaran, dan eksploitasi. Dengan menyebutnya bencana hidrometeorologi, tanggung jawab manusia menjadi kabur, negara menjadi netral, dan alam kembali diposisikan sebagai pihak yang harus disalahkan.
Apa yang terjadi di Aceh hari ini lebih jujur disebut sebagai bencana ekologis—bencana yang dipicu oleh runtuhnya keseimbangan antara manusia dan alam.
Wilayah Gayo kembali menjadi saksi. Puluhan kampung terisolasi berminggu-minggu sejak bencana akhir November 2025. Jalan putus, jembatan runtuh, dan bantuan tersendat. Informasi tentang nasib warga di hulu masih terpotong-potong. Ironisnya, yang mampu keluar dari kepungan bencana justru mereka yang masih mewarisi daya tahan lama: berjalan kaki menembus jalur ekstrem, seperti leluhur mereka dahulu.
Sejarah seakan berulang, tetapi dalam kondisi yang lebih pahit. Dahulu orang Gayo berjalan untuk berdagang dan menjaga keberlangsungan hidup. Kini, mereka berjalan untuk mencari keselamatan.
Aceh pernah belajar mahal dari tsunami 2004 bahwa alam tidak bisa diperlakukan semena-mena. Namun pelajaran itu perlahan memudar. Hutan kembali dikoyak, ruang hidup masyarakat adat menyempit, dan peringatan ekologis diabaikan. Ketika hujan turun, tanah yang kehilangan daya ikat tak lagi mampu bertahan. Sungai yang kehilangan hulu tak lagi tahu batas.
Bencana ini bukan semata ujian dari alam, melainkan cermin kegagalan tata kelola lingkungan. Ia lahir dari keputusan-keputusan manusia yang menjauh dari kearifan lokal—kearifan yang justru telah lama hidup dalam budaya Gayo.
Orang Gayo mengajarkan bahwa hidup adalah menjaga keseimbangan: mengambil tanpa merusak, berjalan tanpa melukai, dan hidup tanpa melampaui batas. Ketika keseimbangan itu dihancurkan, gunung tidak lagi menjaga, sungai tidak lagi ramah, dan hujan berubah menjadi malapetaka.
Maka, menyebut tragedi ini sekadar “bencana hidrometeorologi” adalah bentuk pengaburan. Yang terjadi adalah bencana ekologis Aceh–Sumatera, dengan manusia sebagai aktor utama, dan masyarakat adat sebagai korban pertama.
Jika sejarah ingin kita dengarkan, ia sedang mengingatkan: selama hutan hanya dipandang sebagai komoditas, selama gunung diperlakukan sebagai proyek, dan selama kampung adat dianggap pinggiran, maka bencana akan terus berulang.
Dan orang Gayo—sekali lagi—akan diuji ketangguhannya, bukan karena mereka lemah, melainkan karena bumi yang dulu mereka jaga, tak lagi dijaga bersama.