KoranAceh.Net | Banda Aceh – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mendesak Gubernur Aceh, DPR Aceh, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan kondisi Aceh ke forum internasional, menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut.
Fauzan menilai bencana yang terjadi di Aceh bukan semata fenomena alam, melainkan bencana ekologis yang dipicu oleh kerusakan lingkungan serius, terutama akibat penebangan hutan secara masif dan tidak terkendali.
“Ini bukan bencana alam biasa, tetapi bencana ekologis. Fakta di lapangan menunjukkan kayu-kayu gelondongan hanyut bersama banjir. Itu menjadi bukti kuat bahwa hutan Aceh telah rusak parah,” ujar Fauzan, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, rakyat Aceh kini menanggung dampak langsung dari eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung bertahun-tahun. Ia menyebut terdapat ketimpangan sikap negara dalam memperlakukan Aceh, khususnya ketika bencana besar terjadi.
“Ketika hasil hutan Aceh dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, tetapi saat rakyat Aceh menderita akibat banjir dan longsor tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegasnya.
Fauzan juga menyoroti lambannya penanganan dan pemulihan pascabencana. Meski banjir di sejumlah wilayah telah surut, banyak warga masih kehilangan rumah, lahan pertanian, dan sumber penghidupan. Kerusakan jalan dan jembatan dinilai memperparah lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Banjir memang sudah surut, tetapi penderitaan rakyat belum berakhir. Pemulihan berjalan lambat, seolah-olah ini bukan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Fauzan mengungkapkan bahwa layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi di beberapa daerah terdampak belum sepenuhnya pulih. Lingkungan permukiman masih dipenuhi lumpur dan debu, sementara sanitasi yang buruk berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan baru.
Atas kondisi tersebut, SAPA menilai penting bagi Pemerintah Aceh untuk menyampaikan situasi secara terbuka dan jujur kepada komunitas internasional. Fauzan berpendapat, tidak ditetapkannya bencana Aceh sebagai bencana nasional telah membatasi ruang penanganan yang lebih optimal, termasuk akses terhadap dukungan dan bantuan yang lebih luas.
“Jangan sampai Aceh hanya dianggap penting ketika sumber daya alamnya dibutuhkan, tetapi dilupakan saat rakyatnya menderita. Kondisi Aceh sudah sangat kritis dan membutuhkan perhatian serius serta pemulihan yang cepat dan terukur,” pungkas Fauzan.[]