Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
Sejarah Aceh menegaskan: kekuasaan tanpa keadilan tak sah. Pasca-Helsinki, otonomi bergeser ke oligarki elit, rakyat tetap terjebak kemiskinan.
koranaceh.net | Banda Aceh ‒ Prinsip ex injuria jus non oritur—bahwa hak tidak dapat lahir dari sebuah kesalahan atau tindakan melawan hukum—adalah salah satu asas fundamental hukum internasional.
Asas ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui agresi, penindasan, atau penyelewengan hukum tidak pernah bisa melahirkan legitimasi yang sah.
Ketika diterapkan dalam membaca sejarah Aceh, asas ini bukan sekadar pasal akademik, melainkan kaca pembesar yang membuka luka kolonial, ketegangan politik, sekaligus perjalanan panjang pencarian martabat.
Aceh dan Luka Kolonial
Kesultanan Aceh Darussalam di abad ke-19 adalah entitas berdaulat dengan jaringan diplomatik internasional yang luas—dari Istanbul hingga Washington.
Namun, agresi militer Belanda sejak 1873 mengubah peta sejarah. Dari perspektif ex injuria jus non oritur, klaim kedaulatan Belanda atas Aceh adalah cacat hukum sejak lahir, karena ditopang oleh kekerasan.
Kolonialisme tidak pernah membawa legitimasi, hanya penderitaan. Oleh karena itu, meski Belanda menguasai secara de facto, secara de jure kedaulatan Aceh tetap bertahan, sekalipun terbungkus debu mesiu dan darah rakyatnya.
Namun, di sisi lain, realitas politik menghadirkan paradoks. Meskipun kolonialisme ditolak secara prinsip, struktur pemerintahan kolonial yang dipaksakan di Aceh mencerminkan asas tandingan ex factis jus oritur—bahwa fakta politik bisa melahirkan norma. Dari sinilah Aceh dipaksa masuk dalam narasi kebangsaan yang lebih besar, ketika Indonesia lahir sebagai republik pasca-1945.
Integrasi, Konflik, dan Perdamaian
Aceh pada 1945 dengan penuh harga diri memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, sejarah mencatat bahwa hubungan Aceh dan Jakarta tidak selalu harmonis.
Dari pemberontakan DI/TII, fase Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hingga masa kelam DOM (Daerah Operasi Militer), kita melihat betapa kekerasan kerap dijadikan bahasa negara. Padahal, menurut asas ex injuria jus non oritur, kekerasan tidak bisa menjadi dasar legitimasi.
Jika integrasi Aceh ingin sah secara moral dan hukum, maka ia harus lahir dari persetujuan rakyat, bukan pemaksaan. Di titik inilah Perjanjian Helsinki 2005 menjadi tonggak penting.
Perdamaian Helsinki adalah koreksi sejarah: bahwa legitimasi hanya bisa lahir melalui perundingan, pengakuan hak, dan penghormatan martabat.
Periodisasi Politik Aceh: Dari Kesultanan ke Otonomi Khusus
Sejarah politik Aceh dapat dipahami dalam beberapa fase periodisasi: Fase Kerajaan Awal – Pereulak, Lamuri, hingga Samudera Pasai, sebagai embrio politik Islam Nusantara, Fase Kesultanan Aceh Darussalam – Abad ke-16 hingga ke-19, saat Aceh menjadi pusat kekuasaan, kebudayaan, dan perdagangan regional, Fase Kolonial Belanda – 1873–1942, ketika agresi dan pendudukan Belanda berusaha menghapus kedaulatan, tapi justru melahirkan perlawanan epik rakyat Aceh.
Fase Integrasi ke Indonesia – 1945 hingga kini, ditandai dengan dinamika: dari dukungan awal, konflik panjang, hingga perjanjian damai Helsinki, dan Fase Otonomi Khusus – 2005 hingga sekarang, saat Aceh diberi kewenangan khusus yang seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi dan pembangunan, meski praktik politiknya masih diwarnai tarik-menarik kepentingan elit dan tantangan kesejahteraan rakyat.
Refleksi: Legitimasi, Martabat, dan Masa Depan
Membaca sejarah Aceh dalam bingkai ex injuria jus non oritur berarti menolak segala bentuk kekuasaan yang lahir dari luka. Kolonialisme Belanda tidak sah; represi militer di masa Indonesia juga tidak bisa dijadikan alasan legitimasi. Yang sah hanyalah pilihan rakyat Aceh sendiri.
Oleh karena itu, masa depan Aceh hanya bisa dibangun dengan penghormatan terhadap martabat rakyatnya. Otonomi khusus bukan sekadar perangkat administratif, melainkan amanah sejarah: bahwa jalan damai dan adil adalah satu-satunya dasar legitimasi.
Aceh adalah cermin: di mana hukum, sejarah, dan politik bertemu untuk mengingatkan bangsa ini bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah kekosongan. Prinsip ex injuria jus non oritur menegaskan—hak tidak pernah lahir dari kesalahan. Dan Aceh, dengan segala luka dan kebanggaannya, adalah bukti hidup dari prinsip itu.
Politik Aceh Pasca-Helsinki: Dari Ideal ke Oligarki
Perjanjian Helsinki 2005 sering dipandang sebagai kemenangan moral rakyat Aceh. Dari luka panjang konflik, lahirlah otonomi khusus, hak politik yang lebih luas, serta janji pembangunan yang berkeadilan.
Namun, dua dekade setelah perdamaian, realitas politik Aceh memperlihatkan paradoks yang mencemaskan.
Alih-alih menghadirkan tata kelola yang bersih dan pro-rakyat, praktik politik Aceh justru dikuasai oleh segelintir elit. Mantan kombatan dan tokoh perjanjian damai yang dahulu bersuara lantang tentang martabat Aceh, kini banyak yang terserap dalam logika kekuasaan pragmatis.
Partai lokal yang seharusnya menjadi instrumen politik rakyat berubah menjadi kendaraan elit untuk mengamankan rente kekuasaan.
Fenomena ini menandai lahirnya oligarki lokal—sebuah struktur kekuasaan yang bukan lagi berbasis ideologi perjuangan, melainkan kalkulasi finansial, patronase, dan perebutan proyek.
Sementara itu, rakyat Aceh masih bergulat dengan kemiskinan tertinggi di Sumatera, pengangguran yang mencolok, serta infrastruktur dasar yang jauh dari memadai.
Pergeseran dari Martabat ke Transaksi
Sejarah Aceh adalah sejarah perjuangan menegakkan martabat. Dari Sultan Iskandar Muda hingga generasi Helsinki, politik Aceh selalu dibingkai oleh narasi harga diri.
Namun kini, politik Aceh kerap terjebak pada transaksionalisme: kursi legislatif diperjualbelikan, pemilu menjadi arena patron-klien, dan suara rakyat diperlakukan sekadar angka statistik.
Dalam perspektif ex injuria jus non oritur, situasi ini ibarat pengulangan luka. Jika dulu kekuasaan Belanda di Aceh cacat karena lahir dari agresi, kini legitimasi politik lokal pun cacat ketika lahir dari praktik curang, korupsi, dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Tantangan Legitimasi Masa Kini
Helsinki memberikan Aceh kewenangan luas, termasuk hak membentuk partai politik lokal, mengelola sebagian sumber daya, dan mengatur pemerintahan sendiri. Namun, kewenangan itu akan kehilangan legitimasi bila dipraktikkan tanpa keadilan. Otonomi khusus bisa bertransformasi menjadi empty autonomy—otonomi yang hampa, hanya memperkaya elit, tapi miskin makna bagi rakyat.
Di titik ini, Aceh dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah kita akan membiarkan sejarah berulang sebagai lingkaran penderitaan, atau menjadikannya cermin untuk membangun politik yang berakar pada martabat dan keadilan?
Jalan ke Depan: Membumikan Prinsip Ex Injuria Jus Non Oritur
Prinsip ex injuria jus non oritur harus dibumikan dalam politik kontemporer Aceh. Ia tidak hanya berbicara tentang kolonialisme Belanda atau represi militer masa lalu, tetapi juga tentang hari ini—bahwa kekuasaan yang lahir dari korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan tidak akan pernah sah di mata rakyat.
Aceh memerlukan kebangkitan politik baru: Politik berbasis martabat rakyat, bukan transaksi elit, Kepemimpinan yang visioner, bukan sekadar pewaris konflik, dan Institusi yang bersih dan inklusif, bukan alat distribusi rente.
Sejarah panjang Aceh telah menunjukkan bahwa legitimasi sejati hanya lahir dari perjuangan yang sah dan berkeadilan. Bila elite Aceh melupakan hal ini, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai generasi yang mengkhianati makna damai.
Kolonialisme, integrasi, konflik, hingga perdamaian—dan kini, tantangan menjaga martabat politik Aceh agar tidak kembali jatuh ke dalam “kesalahan” yang melahirkan delegitimasi. [hb]