 |
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat berbicara dalam acara Sarasehan Ekonomi bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang” di Jakarta, Selasa (8/4/2025). (Foto: kemenkeu.go.id/Zalfa’ Dhiaulhaq). |
Sri Mulyani tegaskan APBN jadi perisai ekonomi RI di tengah perang tarif
dagang global, dengan subsidi naik dan defisit tetap terkendali.
koranaceh.net
– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) saat ini berfungsi sebagai shock absorber utama dalam menghadapi gejolak global, khususnya tensi perang tarif dagang
yang kian meningkat.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Sarasehan Ekonomi bertema “Memperkuat Daya
Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”, yang turut dihadiri
Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa, 8 April 2025, di Jakarta.
Baca Juga :
Efek Domino Kebijakan Tarif Resiprokal AS: Ekspor Tertekan, PHK
Membayangi
“Instrumen APBN merupakan salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi
dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat
menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan,” ujar Sri Mulyani dalam
sambutannya di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih dan perwakilan pelaku
ekonomi nasional.
Di tengah ketegangan geopolitik yang berdampak langsung pada kestabilan
ekonomi global, Sri Mulyani menekankan bahwa peran APBN tidak hanya sebagai
alat fiskal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat,
terutama kalangan rentan.
Ia menyebutkan, berbagai program subsidi yang disalurkan melalui APBN
mengalami peningkatan secara volume sebagai respons atas tekanan ekonomi
global yang dirasakan masyarakat bawah.
“Subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume
mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar
mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan
perlindungan dari APBN,” tegasnya.
Dari sisi kinerja fiskal, APBN per akhir Maret 2025 menunjukkan perkembangan
positif. Penerimaan pajak nasional tercatat tumbuh 9,1 persen, menandai
pembalikan arah (turn around) setelah sebelumnya sempat mengalami
tekanan.
Sementara itu, belanja pemerintah tetap berjalan sesuai jalur (on track), dengan pembiayaan defisit tetap dalam koridor aman sebesar 2,53 persen,
sesuai desain Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 yang telah disepakati bersama
DPR RI.
Sri Mulyani menambahkan, pengelolaan APBN yang hati-hati dan profesional juga
merupakan bentuk assurance bagi investor, terutama dalam mendukung
berbagai program unggulan Presiden Prabowo di bidang ekonomi dan pembangunan
nasional.
“APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting
pemerintahan Presiden Prabowo. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga
program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional
dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor,” ujarnya.
Baca Juga :
CORE Sebut Ada Anomali Konsumsi Menjelang Lebaran 2025, Daya Beli
Masyarakat Melemah
Sarasehan Ekonomi yang digelar Kementerian Keuangan ini menjadi ajang
pertukaran pandangan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha nasional.
Diskusi yang berlangsung menyoroti bagaimana Indonesia bisa menjaga stabilitas
dan daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks
akibat perang tarif, konflik politik kawasan, hingga tekanan terhadap
perdagangan internasional.
Pemerintah, kata Menkeu, berkomitmen untuk terus menjaga prinsip kehati-hatian
(prudence) dan keberlanjutan (sustainability) dalam mengelola fiskal negara.
Hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku
usaha terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden
Prabowo.
Dengan menempatkan APBN sebagai alat stabilisasi fiskal dan perlindungan
sosial, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas
untuk bertahan dan beradaptasi terhadap tekanan global—selama instrumen fiskal
dijaga tetap sehat dan dikelola secara bertanggung jawab. [*]
