 |
| Ilustrasi. (Foto: istockphoto.com). |
Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
Aceh di persimpangan: kaya potensi, sarat tantangan. Otonomi tak berguna tanpa kepemimpinan bijak dan keberpihakan pada rakyat.
koranaceh.net | Editorial ‒ Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Indonesia, dikenal luas karena kekayaan
budaya, sejarah perjuangannya yang panjang, serta sumber daya alamnya yang
melimpah.Namun di balik semua potensi tersebut, Aceh juga berada di sebuah
persimpangan jalan.
Secara geografis, Aceh berada di ujung utara Pulau Sumatra dan berdekatan
langsung dengan Selat Malaka—salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Letak ini menempatkan Aceh pada posisi penting dalam peta perdagangan dan
mobilitas internasional.
Baca Juga :
Akses yang mudah ke negara-negara seperti Malaysia dan Thailand menjadikan
Aceh sebagai pintu gerbang yang potensial untuk memperkuat konektivitas
ekonomi dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, potensi ini belum
sepenuhnya dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat Aceh.
Dalam ranah budaya, Aceh dikenal sebagai daerah dengan identitas keislaman
yang kuat. Syariat Islam yang diberlakukan di provinsi ini menjadi ciri khas
tersendiri. Tradisi lokal seperti seni tari, musik, sastra lisan, dan ragam
kuliner khas menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki warisan budaya yang
kaya dan unik.
Kearifan lokal ini sejatinya bisa menjadi fondasi dalam membangun pariwisata
budaya yang berkelanjutan, asalkan ada kemauan politik dan kebijakan yang
mendukung.
Di bidang ekonomi, Aceh memiliki kekayaan alam berupa minyak, gas, hasil
hutan, pertanian, dan perikanan. Jika dikelola secara transparan dan
berkeadilan, sumber daya ini seharusnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi
lokal.
Selain itu, potensi wisata alam Aceh yang luar biasa—dari gunung, pantai,
hingga hutan tropis—juga bisa menjadi sumber pendapatan besar. Kendati demikian, lemahnya
infrastruktur dan tata kelola membuat potensi tersebut masih jauh dari
maksimal.
Aceh juga memikul beban sejarah yang tidak ringan. Konflik bersenjata selama
puluhan tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat telah
meninggalkan luka sosial dan politik yang mendalam.
Perjanjian damai Helsinki tahun 2005 memang menjadi tonggak penting bagi
perdamaian, tetapi proses transisi pasca-konflik tidak sepenuhnya berjalan
mulus.
Di sisi lain, bencana gempa dan tsunami tahun 2004 turut memperparah
situasi. Meskipun banyak bantuan dan program rehabilitasi telah mengalir,
proses pemulihan Aceh tetap menghadapi tantangan yang kompleks.
Politik lokal Aceh, meskipun memiliki keistimewaan dalam bentuk otonomi
khusus, belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah
menjadi masalah yang terus membayangi.
Ironisnya, ketika rakyat menanti kebijakan yang berpihak pada kepentingan
mereka, sebagian elit politik justru sibuk dengan pencitraan—meresmikan
proyek, memotong pita, menghadiri upacara, dan kegiatan seremonial lainnya.
Baca Juga :
Dalam situasi seperti ini, pertanyaan pun mengemuka: untuk apa otonomi jika
tidak digunakan dengan bermartabat? Untuk apa puluhan ribu nyawa hilang dalam
perang, jika hari ini rakyat masih terjepit oleh tekanan ekonomi dan
ketidakadilan?
Aceh berdiri di persimpangan antara kesempatan dan tantangan. Dengan
memanfaatkan posisinya yang strategis, kekayaan budayanya, serta kekayaan
alamnya, Aceh memiliki potensi untuk berkembang menjadi daerah yang sejahtera.
Namun, kunci sukses terletak pada kepemimpinan yang berpikir dan baik,
pengelolaan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat.
Kalau Kepala Pemerintahan sibuk gunting pita, upacara ini itu, dan berbagai
kegiatan pencitraan dan tidak ada dinilai tawar dengan Jakarta yang
sentralistik dalam berbagai kebijakan, lalu untuk apa pemerintahan sendiri,
untuk apa perang yang menelan puluhan ribu korban dan lalu rakyat apa yang
mereka tunggu ditengah ekonomi keluarga yang makin menghimpit.