Program Makan Bergizi Gratis sukses jika tiga aspek utama—anggaran, SDM,
infrastruktur—diperkuat, dimulai Agustus 2025.
koranaceh.net
‒
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan tiga faktor
krusial yang menentukan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga faktor tersebut adalah anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan
infrastruktur. Penegasan itu disampaikan Dadan dalam konferensi pers usai
rapat bersama Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Mei
2025.
Baca Juga :
KPK Soroti Dugaan Pemotongan Anggaran Makan Bergizi Gratis, BGN Minta
Pendampingan
Dalam rapat tersebut, Dadan menjelaskan bahwa persoalan anggaran kini tidak
lagi menjadi kendala. Presiden Prabowo telah memastikan penyelesaian aspek
pendanaan program MBG secara politis.
“Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah
diselesaikan secara politis,” kata Dadan.
Namun, tantangan nyata justru terletak pada kesiapan SDM, khususnya tenaga
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak
implementasi program MBG di lapangan. Hingga saat ini, BGN baru menyelesaikan pendidikan untuk 2.000 tenaga
Kepala SPPG, meski enam di antaranya telah mengundurkan diri.
“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai
sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang
mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan
pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya,” jelas
Dadan.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga tersebut, BGN telah menjalin
kerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) guna mendidik 30.000 calon
Kepala SPPG dalam gelombang ketiga. Pendidikan ini ditargetkan selesai pada
akhir Juli 2025.
“Insya Allah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan
terjadi dimulai Agustus,” ujarnya.
Baca Juga :
Ketua PKK Aceh Kunjungi Dapur Makan Bergizi Gratis di Lambhuk, Dukung
Pemenuhan Gizi Masyarakat
Selain itu, infrastruktur juga menjadi fokus utama penguatan program. Dadan
menyebutkan jumlah fasilitas SPPG yang tersedia saat ini masih belum memadai
untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, kemitraan
dengan pihak-pihak eksternal menjadi penting guna memperluas cakupan
layanan.
“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,”
ungkapnya.
Meski begitu, Dadan mengakui tantangan dalam mengawasi kualitas dan
kelengkapan infrastruktur yang disiapkan oleh para mitra. Untuk
mengantisipasi potensi masalah, BGN kini sedang menyusun dan mempertajam
standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan proses seleksi dan
supervisi mitra.
“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP
terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi
infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,”
tandasnya.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Dengan penguatan di tiga
aspek utama—anggaran, SDM, dan infrastruktur—pemerintah berharap pelaksanaan
program ini akan berlangsung secara masif, terstruktur, dan tepat sasaran.
[*]






