 |
|
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam kunjungan kerja ke kantor PT. Patriot Nusantara Aceh (Patna), Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, pada Kamis (8/5/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). |
Wagub Aceh dorong pengelolaan aset KEK Arun diserahkan ke pemerintah daerah
untuk tarik investor dan dorong ekonomi Aceh.
koranaceh.net
–
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendorong percepatan penguatan pengelolaan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe oleh Pemerintah Aceh dalam
rangka memperkuat investasi dan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan Fadhlullah saat melakukan kunjungan kerja ke kantor PT
Patriot Nusantara Aceh (Patna), Kamis, 8 Mei 2025, badan usaha pengelola
kawasan yang ditunjuk untuk KEK Arun.
Baca Juga :
Pemerintah Aceh Dukung Penuh Proyek PLTP Seulawah sebagai Solusi Energi
Berkelanjutan
Dalam kunjungan tersebut, Wagub menyoroti urgensi pengambilalihan kendali
atas lahan dan pelabuhan strategis yang hingga kini masih berada di bawah
pengelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hambatan utama dalam menarik investor
ke kawasan industri itu.
“Banyak investor datang ke Aceh, terutama KEK Arun, tapi saat ditanya
berapa sewa lahan, kita tidak bisa jawab karena lahan dan pelabuhan bukan
kita yang kelola. Ini hambatan serius. Pemerintah Aceh harus punya kendali
langsung,” ujar Fadhlullah.
Ia bersama Gubernur Aceh telah menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk
menyampaikan permintaan pengelolaan aset tersebut. Presiden, tambahnya,
memberikan sinyal positif dengan menyarankan agar aset pelabuhan diberikan
dalam bentuk hibah, bukan pinjam pakai.
“Saya dan Pak Gubernur sudah jumpa Presiden. Kami minta agar diizinkan
memakai pelabuhan ini. Tapi jawaban Presiden apa? Bapak Prabowo saat itu
bilang: hibah, bukan pinjam. Dan ini harus secara bersama-sama menempuh
berbagai proses sebagai tindak lanjut,” kata Fadhlullah.
Ia juga meminta PT PEMA dan PT Patna untuk segera menyiapkan data rinci,
profil kawasan, serta rencana kerja investasi yang akan menjadi bahan
presentasi Pemerintah Aceh ke pusat.
“Jangan tunggu lama. Kita harus bergerak cepat. Siapkan semuanya yang
diperlukan. Profil bisnis, potensi investasi, potensi pendapatan daerah jika
lahan dikelola sendiri untuk memajukan ekonomi Aceh, dan bersama Bapak
Gubernur akan kita sampaikan langsung ke Pusat,” ujarnya.
Direktur PT Patriot Nusantara Aceh, Kusuma Indra, menjelaskan meski
ditunjuk sebagai badan pengelola kawasan, pihaknya tidak memiliki kendali
atas aset utama seperti pelabuhan dan lebih dari setengah luas lahan KEK
yang masih dikuasai LMAN. Situasi ini, katanya, sangat membatasi kemampuan
mereka dalam menjawab kebutuhan investor.
“Kami ditunjuk sebagai pengelola kawasan, tapi pelabuhan dan lahannya bukan
milik kami. Jadi fungsi kami hanya sebagai pemberi izin, bukan pemilik aset.
Ini jadi kendala besar dalam menarik investor,” ujar Kusuma.
Baca Juga :
Pemerintah Aceh Perkuat Komitmen Antikorupsi Lewat Sinergi Bersama KPK
Padahal, lanjutnya, KEK Arun menawarkan berbagai insentif seperti
pembebasan pajak hingga 10 tahun bagi investasi senilai minimal Rp100
miliar, dan 20 tahun bebas pajak untuk investasi di atas Rp1 triliun. Saat
ini, dua perusahaan yakni PAG dan NPK sudah memanfaatkan fasilitas
tersebut.
Pengalihan pengelolaan aset kepada Pemerintah Aceh, tutur Kusuma, tidak
hanya memperkuat daya tarik kawasan, tetapi juga memastikan hasil dari
penyewaan lahan masuk ke kas daerah, bukan lagi ke pusat.
Senada dengan itu, Direktur Utama PT PEMA Mawardi Nur juga menegaskan
penguatan peran PT Patna merupakan bagian dari strategi jangka panjang
Pemerintah Aceh dalam menjadikan KEK Arun sebagai penggerak utama
pertumbuhan ekonomi. Ia juga berharap KEK Arun bisa dimasukkan dalam daftar
Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Wilayah ini sangat strategis, baik secara historis maupun ekonomis. Jika
kita bisa mengatur ulang skema lahan dan pelabuhan, maka nilai tawarnya
untuk investor akan sangat tinggi,” ungkap Mawardi.
Sebagai langkah konkret, Fadhlullah menyatakan bahwa Pemerintah Aceh akan
segera mengirim surat resmi ke Kementerian Keuangan untuk mengajukan
permintaan pengelolaan aset dan lahan KEK Arun. Langkah ini, imbuhnya,
penting demi kemaslahatan ekonomi masyarakat Aceh. [*]
