Jakarta | KoranAceh.net – Upaya memperjuangkan sistem kelistrikan yang lebih andal bagi Kota Banda Aceh terus dilakukan. Wakil Ketua DPRK Banda Aceh M. Daniel Abdul Wahab mengirim Surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Didampingi Abdur Rafur, Anggota Komisi III sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh, Daniel menyerahkan langsung surat permohonan melalui Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia di Jakarta, awal pekan ini.
Surat tersebut diterima oleh Dr. Ir. Sripeni Inten Cahyani, M.M., IPM., ASEAN Eng., Anggota Pemangku Kepentingan Bidang Industri Dewan Energi Nasional.
Dalam pertemuan itu, Daniel Abdul Wahab menyampaikan aspirasi masyarakat Banda Aceh agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap keandalan pasokan listrik di ibu kota Provinsi Aceh.
Menurut Daniel, selama ini Banda Aceh masih bergantung pada sistem interkoneksi kelistrikan regional. Akibatnya, setiap terjadi gangguan pada pembangkit atau jaringan transmisi di daerah lain, termasuk wilayah pembangkit di luar Banda Aceh, masyarakat ibu kota provinsi ikut mengalami pemadaman listrik.
“Banda Aceh adalah pusat pemerintahan Aceh. Seharusnya memiliki sistem kelistrikan yang lebih andal dan tidak selalu ikut terdampak ketika terjadi gangguan di daerah lain. Kami mengusulkan adanya skema kelistrikan mandiri atau sistem prioritas khusus untuk Kota Banda Aceh,” ujar Daniel.
Ia menegaskan, keberadaan rumah sakit rujukan, kantor pemerintahan, pusat pendidikan, pusat layanan publik hingga aktivitas ekonomi membutuhkan jaminan pasokan listrik yang stabil.
Karena itu, DPRK Banda Aceh mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan Dewan Energi Nasional mengkaji penerapan sistem kelistrikan mandiri (islanding system), pembangunan pembangkit cadangan permanen, maupun skema priority grid bagi Kota Banda Aceh.
Politisi muda Partai Nasdem menambahkan, kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRK Banda Aceh dalam mengawal kebutuhan infrastruktur energi yang menjadi kepentingan masyarakat luas.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik di Banda Aceh tidak lagi terganggu hanya karena terjadi gangguan pada sistem kelistrikan di wilayah lain. Ini adalah kebutuhan strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat,” tandas Daniel Abdul Wahab kepada media ini, Kamis, 9 Juli 2026.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Dewan Energi Nasional menyambut baik usulan yang disampaikan DPRK Banda Aceh. DEN menilai persoalan keandalan sistem kelistrikan daerah strategis memang perlu dikaji secara komprehensif.
“Surat ini akan kami akan kami sampaikan kepada Mentri ESDM dan surat kepada Para pemangku kepentingan lainnya” tegas Dr. Ir. Sripeni Inten Cahyani, M.M., IPM., ASEAN Eng.
Sebagai tindak lanjut, Dewan Energi Nasional menyatakan akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Aceh dalam waktu dekat guna melihat langsung kondisi sistem kelistrikan, menghimpun data teknis, serta berdialog dengan para pemangku kepentingan di daerah sebelum menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi jangka panjang agar Banda Aceh memiliki sistem pasokan listrik yang lebih tangguh, andal, dan mampu tetap beroperasi meski terjadi gangguan pada sistem interkoneksi regional.[]
