BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat komunikasi yang terbuka, terstruktur, dan berkelanjutan kepada masyarakat terdampak di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Menurut Safrizal, kepastian informasi merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Warga tidak boleh dibiarkan mencari informasi melalui jalur informal yang berpotensi menimbulkan kebingungan maupun spekulasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal menanggapi aksi gotong royong masyarakat yang secara swadaya membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang setelah jalur nasional Bireuen–Takengon terputus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.
“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” ujar Safrizal, Rabu (24/6).
Ia mengungkapkan, Posko Wilayah PRR Aceh telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan mendorong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh segera menyampaikan informasi resmi mengenai rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027.
Menurutnya, informasi tersebut perlu mencakup tahapan kajian teknis, perkembangan pekerjaan yang dapat dipantau masyarakat, hingga solusi jangka menengah yang sedang dipersiapkan pemerintah.
Safrizal menilai penyampaian informasi tidak cukup hanya melalui pemberitaan media massa. Pemerintah juga harus hadir secara langsung di tengah masyarakat melalui dialog dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga terdampak.
Ia turut meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengambil peran lebih aktif sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah pusat, BPJN Aceh, dan masyarakat, mengingat pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan warga.
“Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Posko Wilayah Satgas PRR Aceh berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, serta perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian informasi secara terbuka sekaligus membangun kesepahaman mengenai tahapan pemulihan infrastruktur di kawasan Enang-Enang. Hasil pertemuan nantinya akan disampaikan secara transparan kepada publik.
Di sisi lain, Safrizal juga mendorong BPJN Aceh mempertimbangkan pemanfaatan terbatas terhadap akses yang telah berhasil dibuka masyarakat secara gotong royong. Menurutnya, apabila hasil kajian teknis menyatakan jalur tersebut aman, akses tersebut dapat dimanfaatkan sementara untuk mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi dengan pembatasan tertentu.
“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” katanya.
Safrizal menegaskan, penanganan kawasan Enang-Enang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan berkesinambungan pada setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, pelibatan aktif masyarakat dengan pendampingan pemerintah merupakan fondasi penting untuk mewujudkan proses pemulihan pascabencana yang efektif, inklusif, dan bermartabat. []