KoranAceh.net – Sebagian publik di media sosial tengah ramai menyoroti aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Kendati demikian, aksi demonstrasi mahasiswa itu urung terlaksana usai aparat kepolisian sudah menutup akses Bundaran HI.
Atas blokade itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto telah menyatakan pengalihan dilakukan karena Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi.
Polisi lantas meminta massa mahasiswa untuk bergerak pergi menuju kawasan Gedung DPR sebagai titik aksi demonstrasi.
Terkini, sejumlah pihak BEM UI merasa kecewa atas pengalihan tersebut, karena sebelumnya diklaim sempat bersurat ke pihak kepolisian.
“Kami dipaksa melakukan demonstrasi di Gedung DPR,” kata seorang mahasiswa UI kepada awak media di lokasi, pada Jumat, 12 Juni 2026.
“Padahal kami telah merencanakan dan mengirimkan surat ke pihak kepolisian bahwa kami akan melaksanakan aksi di Bundaran HI,” ungkapnya.
Berkaca dari hal itu, sebagian publik kini mempertanyakan ihwal isu yang diangkat BEM UI dalam upaya aksi demonstrasi yang hendak dilakukan di Bundaran HI tersebut.
Seruan Aksi di Bundaran HI
Usut punya usut, sebelumnya BEM UI sempat menyiarkan ajakan demonstrasi melalui akun Instagram resminya, @bemui_official, pada Rabu, 10 Juni 2026.
“Ayo turun! Jumat, 12 Juni 2026. Rupiah naik diremehkan, HAM tidak dihiraukan, program tidak jelas dilanjutkan. Mari, kita turun dan gunakan hak kita sebagai rakyat!” tulis postingan tersebut.
Terungkap, titik kumpul aksi ditetapkan di lapangan parkir FISIP UI sebelum massa bergerak menuju Bundaran HI.
“Titik aksi Bundaran HI. Dresscode hitam. Pukul 10.00 WIB,” tulis akun Instagram resmi Barisan Garda Depan (Brigade) UI, @brigade.ui, pada hari yang sama.
Isu yang Diangkat BEM UI
Dalam aksi demonstrasi ini, BEM UI menuntut setidaknya 5 poin isu terkini yang membayangi kebijakan pemerintah.
Pertama, terkait kebijakan pemerintah melalui Pertamina Patra Niaga yang menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, yang berlaku mulai Rabu, 10 Juni 2026.
Kedua, BEM UI juga menyoroti berbagai persoalan lain, yakni terkait isu pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS.
Ketiga, massa mahasiswa menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ada pun, isu hak asasi manusia (HAM) yang merembet pada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, hingga soal pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Polri oleh DPR yang dianggap bermasalah.
