Oleh:
Risman Rachman | *Pengamat Politik dan Pemerintahan
Negara berhitung administrasi, rakyat berpacu dengan lumpur. Saat negara lambat, logistik gerilya ala Ferry Irwandi justru melaju.
KoranAceh.Net | Kolom – Cara negara dan warga merespons bencana sering kali memperlihatkan dua logika yang berbeda. Dalam konteks penanganan bencana di Sumatra, perbedaan itu tampak jelas jika kita membandingkan apa yang bisa disebut sebagai “Matematika Bencana Prabowo”—yakni perspektif negara—dengan “Matematika Logistik Ferry Irwandi” yang lahir dari inisiatif warga.
Keduanya bergerak di dunia yang sama, tetapi menggunakan rumus yang nyaris berlawanan.
Dari sisi negara, pendekatan yang dipakai cenderung administratif. Rasio yang digunakan adalah rasio wilayah. Ketika hanya tiga provinsi terdampak dari total 38 provinsi, status bencana nasional dianggap tidak perlu. Logika ini bertujuan menahan beban fiskal agar APBN tidak “meledak” secara struktural.
Sebaliknya, Ferry Irwandi memakai rasio dampak. Uang donasi Rp7,6 miliar yang ia kelola mampu menciptakan daya beli logistik hingga sekitar Rp15 miliar. Bukan karena sihir, melainkan karena efisiensi ekstrem di lapangan.
Jika negara sibuk menghitung mengapa suatu bencana tak perlu dilabeli nasional, Ferry justru menunjukkan bagaimana donasi publik bisa menghasilkan dampak setara anggaran kementerian.
“Nge-cheat” Logistik dan Nol Kebocoran
Data per 20 Desember 2025 menunjukkan satu hal penting: operasi logistik yang dijalankan Ferry nyaris tanpa kebocoran. Ini sesuatu yang sering gagal dicapai birokrasi.
Strateginya sederhana, tapi efektif. Ia “nebeng” infrastruktur negara—TNI, Polri, hingga Susi Air—sebagai jalur distribusi. Ironisnya, meski negara tak menetapkan status bencana nasional, aset negara justru dipakai oleh inisiatif sipil untuk melakukan penanganan berskala nasional.
Selain itu, Ferry memutus rantai tengkulak. Logistik dibeli langsung dari Rumah Tani, tanpa perantara. Dalam sistem pemerintahan, jalur langsung seperti ini kerap terhambat aturan tender yang kaku, yang justru membuat harga barang lebih mahal demi memenuhi syarat administrasi.
Perbandingan paling telanjang terlihat pada filosofi biaya. Dalam anggaran resmi penanganan bencana, selalu ada biaya operasional: uang makan, uang lelah, rapat koordinasi, cetak spanduk, hingga seragam. Semua sah secara aturan, tapi menyedot porsi anggaran yang seharusnya bisa langsung dirasakan korban.
Ferry Irwandi mengambil jalan sebaliknya. Prinsipnya tegas: “Duit rakyat balik ke rakyat 100 persen.” Biaya operasional—transportasi, makan, penginapan—ditanggung dari kantong pribadi dan Malaka Project. Dana donasi tidak dipotong sepeser pun. Ia menciptakan standar moral yang nyaris mustahil dicapai birokrasi, tapi justru berhasil di level sipil.
Gerilya ala Negara: Dari Logistik hingga Infrastruktur
Model “logistik gerilya” ala Ferry sebetulnya bisa diadopsi negara, terutama jika status bencana nasional ditetapkan. Status itu bukan soal gengsi, melainkan kunci membuka pintu bantuan internasional—PBB, NGO global, hingga donor asing. Dana hibah, bantuan teknis, dan keringanan pinjaman bisa masuk. Rakyat lebih cepat tertolong, daerah lebih cepat pulih.
Lebih jauh, prinsip “zero admin fee” juga bukan mustahil diterapkan negara. Presiden memiliki instrumen kekuasaan untuk membuat biaya penanganan bencana nyaris nol bagi APBN, dengan memaksa sektor swasta yang selama ini mengeruk keuntungan dari tanah Sumatra untuk ikut menanggung beban.
Jika Prabowo ingin menggunakan gaya kepemimpinan komando dan pendekatan skala nasional, ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, logistik gratis. Alih-alih APBN membeli beras, perusahaan sawit bisa diwajibkan menyuplai logistik dari dana CSR atau stok internal mereka.
Kedua, alat berat. Ekskavator yang biasa membuka lahan sawit dan tambang bisa ditarik sementara untuk membersihkan lumpur dan longsor. Tak perlu memobilisasi alat dari Jawa. Ketiga, rehabilitasi ekologis. Perusahaan HPH diwajibkan melakukan reboisasi di daerah hulu sebagai bentuk “pajak dosa” atas kerusakan lingkungan yang berkontribusi pada banjir.
Pesannya sederhana: kalian sudah kaya dari tanah Sumatra, sekarang waktunya membayar kembali—tanpa satu rupiah pun dari uang negara.
Gerilya Administratif dan Anggaran
Dalam perang gerilya, jalur suplai tak boleh panjang. Ferry membeli di sumber dan mengirim lewat jalur tercepat. Negara seharusnya bisa melakukan hal serupa. Bulog dan gudang swasta di Sumatra bisa diperintahkan membuka stok tanpa menunggu surat berlapis dari Jakarta. Aksi lebih dulu, administrasi menyusul.
Soal anggaran, prinsipnya juga jelas: jangan makan dari uang bantuan rakyat. Pejabat bisa menanggung biaya operasional dari kantong pribadi atau solidaritas internal, memastikan Belanja Tak Terduga benar-benar 100 persen untuk korban.
Ironisnya, konsep gerilya—yang merupakan DNA lama Prabowo sebagai mantan komandan—justru kini dipraktikkan lebih murni oleh seorang sipil bernama Ferry Irwandi. Di situlah paradoksnya: negara punya kuasa, warga punya keberanian.
Pertanyaannya tinggal satu—siapa yang mau belajar dari siapa. []
