KoranAceh.Net | Selasar – Sepatu Muzakir Manaf basah oleh lumpur ketika ia menuruni tanggul sungai di Aceh Tamiang. Tanpa podium. Tanpa mikrofon. Di depannya, hamparan kayu dengan berbagai ukuran, ada yang bernomor ada yang tidak, rumah-rumah lenyap tak bersisa hanyut entah kemana, sisanya ditimbunan lumpur dan sampah, dan anak-anak yang batuk menahan dingin ditenda pengungsi yang dibuat sendiri seadanya.
Gubernur Aceh berhenti di tenda pengungsi, mendengar seorang ibu bercerita tentang rumahnya yang hanyut dibawa banjir, tentang ternaknya yang hilang dan tentang harapannya yang mati. “Yang penting sekarang makan dulu,” kata Mualem, nyaris berbisik.
Pada jam yang hampir bersamaan, ratusan kilometer dari sana, negara memilih kalimat. Ada yang menyebut bencana Aceh–Sumatera “hanya seram di media sosial”. Ada yang memastikan tak satu pun daerah terisolasi. Ada pula yang menuding hilangnya tiga baot jembatan sebagai sabotase orang biadab. Kata-kata itu beredar cepat, rapi, dan dingin—sementara lumpur belum sempat mengering.
Bagi warga yang rumahnya terendam, kontras itu terasa telanjang: pemimpin datang dengan sepatu basah, kekuasaan datang dengan pernyataan.
Mualem datang bukan sekali. Ia menyusuri wilayah-wilayah yang tak masuk peta kunjungan. Tidak banyak berbicara kepada pers. Warga mencatat caranya hadir. “Dia tidak bertanya data dulu. Dia tanya kami makan apa hari ini,” kata Abdul Hadi, warga Aceh Tamiang.
Dari titik inilah bencana Aceh–Sumatera bergerak melampaui peristiwa alam. Ia menjelma ujian tentang cara negara mendengar—dan cara korban diingat.
Dapur yang Mati, Kayu yang Datang Bersama Air
Pagi di kawasan Gayo datang tanpa dapur, sejak banjir, tanpa listrik. Di tepi sungai, gelondongan kayu besar tersangkut di sisa jembatan darurat. Kayu-kayu itu datang bersama air, menghantam rumah, menutup jalan, dan menyisakan pertanyaan lama tentang hulu. Namun pemerintah pusat buru-buru memberi penjelasan.
“Kayu-kayu yang terbawa banjir bandang itu bukan berasal dari aktivitas illegal logging maupun konsesi legal. Itu kayu lama yang tertimbun di hulu dan terseret debit air ekstrem,” kata seorang pejabat kehutanan dalam keterangan resminya.
Bagi Nuraini (43), ibu tiga anak yang kini tinggal di tenda pengungsi yang dibuat sendiri seadanya, penjelasan itu terdengar jauh. “Kalau hulunya tidak rusak, kenapa kayunya sebesar ini dan datang sekaligus?” katanya sambil meniup api kecil di tungku darurat. Pertanyaan itu menggantung. Tak dijawab air, tak pula dijawab pernyataan.
Kata-Kata yang Tiba Lebih Dulu dari Bantuan
Hari pertama banjir, warga menunggu perahu karet, obat, dan makanan. Yang tiba lebih dulu adalah kalimat.
“Situasinya terlihat seram di media sosial,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Sehari kemudian, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii berkata di hadapan DPR, “Tidak ada daerah yang terisolasi. Semua bisa dijangkau, baik darat, laut, maupun udara.” Di pengungsian Gayo, pernyataan itu diputar ulang di layar ponsel relawan.
“Kalau tidak terisolasi, kenapa obat anak saya baru datang hari kelima?” tanya Rahman (31), ayah seorang balita yang demam sejak banjir. Tak ada jawaban. Hanya hujan yang datang lagi.
Tiga Baot dan Tuduhan
Di Aceh Utara, jembatan darurat dipasang tergesa. Warga langsung melintas selepas peresmian. Tak lama, tiga baot terbuka. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, bereaksi keras. “Ini perbuatan orang biadab. Ini sabotase,” katanya.
Warga yang berada di jembatan saat itu menggeleng. “Kami lewat ramai-ramai. Jembatannya bergetar. Baot terbuka sendiri,” ujar Hasbi, petani setempat.
Sejak hari itu, tiga baot menjadi metafora. Bukan tentang baut yang copot, melainkan tentang jarak antara tuduhan dan kenyataan. Di tengah simpang-siur pernyataan, warga Aceh mencatat hal lain: siapa yang datang dan siapa yang hanya berbicara.
Mualem kembali terlihat di kawasan yang sulit dijangkau. Ia tidak menjanjikan banyak. Ia hanya memastikan logistik bergerak. Kehadirannya mendapat respons dari tokoh nasional. “Dalam situasi krisis, yang dibutuhkan rakyat adalah kehadiran, bukan narasi,” kata Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM serta perunding RI dalam perdamaian Aceh.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai pendekatan itu tepat. “Pemimpin harus berada di tengah rakyatnya saat bencana. Itu yang terlihat di Aceh,” ujarnya.
Kak Na dan Dapur yang Menyala Kembali
Di satu dapur umum, seorang perempuan berkerudung menyapa ibu-ibu. Ia dikenal warga sebagai Kak Na, istri Gubernur Aceh. Ia tidak lama bicara. Ia membantu membagi makanan.
“Dia pegang tangan saya, tanya anak saya sudah makan atau belum,” kata Nuraini. “Kami merasa diperhatikan.” Bagi warga, hal-hal kecil itu terasa besar di tengah kehilangan.
Air, Kayu, dan Kepercayaan
Banjir di Aceh selalu membawa lebih dari air. Ia membawa kayu, lumpur, dan ingatan panjang tentang hutan, kekuasaan, dan cara negara bekerja. Ketika pejabat sibuk menyangkal asal kayu dan menyalahkan baot, warga sibuk menyalakan dapur dan menenangkan anak-anak.
Di Aceh, kepercayaan tidak lahir dari podium atau konferensi pers. Ia tumbuh pelan, dari sepatu yang basah, tangan yang mau mendengar, dan janji yang tak diucapkan terlalu keras.
Dan di antara tiga baot yang diperdebatkan dan empat bintang yang bersinar di pundak, warga menarik kesimpulan sunyi: yang menyelamatkan bukan kalimat—melainkan kehadiran. []
