 |
| Fuadri, S.Si., M.Si, Anggota Komisi I DRPA |
Banda Aceh – Refocusinganggaran untuk penanggulangan Covid-19
di Aceh seharusnya ditinjau kembali. Mengingat dampak yang dialami Aceh tidak
separah sebagian provinsi lain. Sebab, Refocusing atau pengalihan yang sudah direncanakan sebelumnya sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan saat ini. Padahal, dengan kondisi Aceh saat ini, pengalihan
anggaran seharusnya membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
Selain itu, pengalihan
anggaran untuk penanggulangan Covid-19
yang direncanakan tersebut juga lebih banyak menggeser anggaran langsung
ke masyarakat. Seperti beasiswa, program-program pembangunan yang menjadi
kebutuhan langsung masyarakat, dan sebagainya. Sementara anggaran
untuk belanja pegawai hanya sedikit yang dikurangi.
Misalnya saja
seperti perjalanan dinas dikurangi, namun terkait anggaran Tunjangan Prestasi
Kerja (TPK) tidak. Seharusnya anggaran TPK juga bisa dialihkan dalam
penanggulangan Covid-19 ini. Sebab, TPK
yang diusulkan dalam anggaran APBA tahun 2020 begitu besar. Sementara, Aparatur
Sipil Negara (ASN) di Aceh tidak begitu terdampak akibat wabah yang sedang
melanda negeri ini.
Begitupun dengan
beberapa anggaran lainnya yang bersifat belanja tidak langsung bagi pegawai.
Seperti pengadaan kendaraan dinas, dan lainnya. Demikian disampaikan Fuadri,
S.Si., M.Si anggota Komisi I DRPA kepada Koran
Aceh, Selasa (2/6/2020).
“Seharusnya anggaran-anggaran tersebut dialihkan untuk
penanggulangan dampak Covid-19 khusunya
di sektor kesehatan dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Memang, sudah ada
beberapa sumber bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Namun, sepertinya
belum cukup. Sebab, dampak secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat cukup
berat, sehingga akan lebih baik apabila bantuan juga diberikan dari sumber
APBA,” jelas Fuadri.
Fuadri berharap, Pemerintah Aceh dapat melakukan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait
rencana pengalihan anggaran penanggulangan Covid-19
yang sudah direncanakan sebelumnya.(Ikhwan Adi)
