Pemerintah Aceh minta kabupaten percepat pendataan korban banjir. Pemulihan jalur logistik masih jadi fokus utama.
KoranAceh.Net | Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta pemerintah kabupaten mempercepat pendataan korban banjir dan longsor, sekaligus memulihkan jalur logistik di wilayah dataran tinggi. Dua langkah ini dipandang menentukan kecepatan penyaluran bantuan rumah dan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dalam rangkaian agenda kerja selama dua hari, yakni pada Jumat (27/12/2025) dan Sabtu (28/12/2025). Rangkaian agenda itu mencakup rapat koordinasi pendataan rumah korban bencana, pemulihan konektivitas wilayah di wilayah dataran tinggi Aceh, serta peninjauan posko logistik.
Agenda dimulai pada Jumat (27/12/2025) di Kabupaten Bireuen. Dalam rapat bersama Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Nasir meminta pendataan rumah warga terdampak banjir dan longsor segera dirampungkan. Data tersebut menjadi dasar pengajuan bantuan pembangunan rumah ke pemerintah pusat. “Kita butuh data yang sinkron. Jangan sampai ada perbedaan angka antara daerah dan pusat,” kata Nasir.
Ia menekankan pendataan harus merinci tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak berat, hingga rumah yang hilang terseret banjir dan longsor. Rincian itu menentukan skema bantuan yang akan diajukan.
Dalam rapat tersebut, Nasir juga menyinggung pagu bantuan rumah rusak berat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya menetapkan bantuan sebesar Rp60 juta per unit. Pemerintah Aceh, kata dia, mengusulkan kenaikan menjadi Rp98 juta dengan merujuk standar rumah layak huni yang selama ini diterapkan di Aceh.
“Nilai pagu Rp98 juta merujuk pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh,” ujarnya. Ia meminta pemerintah kabupaten memastikan lahan pembangunan rumah berada dalam kondisi bersih secara administrasi dan hukum.
Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya menyatakan data awal rumah terdampak telah tersedia, namun perlu diverifikasi ulang pascabencana seiring berkurangnya jumlah pengungsi di posko. Pendataan, menurut dia, akan disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga. “Fokus kita bukan hanya menghitung rumah, tetapi disesuaikan dengan jumlah KK,” kata Mukhlis.
Masih pada hari yang sama, Jumat malam (27/12/2025), Nasir melanjutkan agenda ke Takengon. Dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, ia menyoroti pemulihan akses jalan di wilayah dataran tinggi yang masih terganggu akibat longsor.
Nasir menyebut Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues sebagai simpul penting ekonomi dataran tinggi yang sangat bergantung pada kelancaran konektivitas darat. Gangguan akses di wilayah tersebut berdampak langsung pada distribusi logistik, pasokan bahan bakar minyak, serta aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat. “Jika distribusi logistik lancar dan stok mencukupi, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan membaik,” ujar Nasir.
Dalam pertemuan itu, ia menyebut sejumlah ruas yang dinilai krusial untuk segera ditangani, antara lain jalur Bireuen–Bener Meriah, Simpang KKA–Bener Meriah, lintas Pameu–Aceh Tengah, Nagan Raya–Aceh Tengah, serta poros Aceh Tengah–Gayo Lues.
Selain perbaikan jalan, Nasir meminta pemerintah kabupaten menyiapkan data rumah terdampak untuk kebutuhan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman. Ia juga mengemukakan opsi pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir dan longsor sebagai material darurat pembangunan rumah dan jembatan, sebagai alternatif sementara.
Merespons arahan tersebut, Bupati Aceh Tengah melaporkan bahwa sebagian akses jalan mulai terbuka dan aktivitas ekonomi perlahan bergerak. Namun, ia mengakui masih ada desa yang terisolasi, terutama di wilayah perbatasan Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Kondisi itu membuat distribusi bantuan harus menggunakan kendaraan khusus dan, pada titik tertentu, melalui pengiriman udara.
Agenda kerja Nasir berlanjut pada Sabtu (28/12/2025) dengan peninjauan posko logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Di lokasi tersebut, ia menyebut distribusi bantuan ke daerah terdampak masih berlangsung dengan rata-rata penyaluran sekitar 10 ton per wilayah. Untuk daerah dengan jumlah korban lebih besar, seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, volume bantuan ditingkatkan.
Nasir juga menginstruksikan agar stok beras diprioritaskan ke wilayah dataran tinggi, khususnya Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, mengingat keterbatasan akses darat membuat pasokan pangan di kawasan tersebut lebih rentan terganggu pascabencana. Hingga saat ini, total bantuan yang telah disalurkan ke berbagai daerah terdampak disebut mencapai lebih dari 250 ton.
Di posko yang sama, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Abdul Aziz, menegaskan setiap pengambilan dan penyaluran logistik wajib berbasis data by name by address. Prosedur administrasi, kata dia, diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga akhir pekan, pendataan korban, perbaikan infrastruktur, dan distribusi logistik di Aceh masih berjalan secara paralel. Sejumlah wilayah mulai menunjukkan pemulihan, sementara daerah lain masih bergantung pada akses darurat yang belum sepenuhnya terbuka. []
