Banda Aceh – Provinsi Aceh negeri kaya raya dengan sumber Alam melimpah. Setelah 21 tahun Aceh Damai, belum terjadi perubahan signifikan kehidupan rakyat. Artinya urusan dalam negeri yang belum selesai.
Demikian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemicu bentrok massa dengan aparat pada peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Sabtu 15 Agustus 2026.
Menurutnya, akar masalahnya adalah ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap kepemimpinan daerah—sebuah penilaian yang ternyata bukan sekadar klaim.
Selama ini, rakyat Aceh seolah menjadi anak yatim. Tak ada sosok yang menjadi panutan. Tak ada teladan. Di momen peringatan yang seharusnya menyatukan hati, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dikabarkan berada di Kuala Lumpur untuk pengobatan, sementara Wali Nanggroe Malik Mahmud berobat di Penang.
Namun ketidakhadiran ini bukan kali ini saja terjadi. Pemerintahan Aceh berjalan sendiri-sendiri, tak ada fokus, tak ada target, hanya sekadar menggulirkan roda pemerintahan, mengambil gaji, tunjangan, dan menghabiskan anggaran, seringkali tanpa arah yang jelas.
Birokrasi pun kehilangan kompas. Karier pejabat bukan lagi ditentukan kinerja, melainkan kedekatan dan kepatuhan kepada penguasa, budaya meritokrasi pun hilang. Akibatnya, janji kampanye tak terwujud, program-program mandek, dan praktik korupsi, kolusi, nepotisme merajalela.
Bukti nyata, nilai Monitoring Center for Prevention KPK tahun 2025 menempatkan Pemerintah Aceh di peringkat 31 dari 38 provinsi.
Kesalahan terbesar Pemerintah Aceh adalah gagal menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Tak ada yang mengorkestrasi birokrasi dengan benar. Urusan bendera daerah tak kunjung selesai, apa kerja DPRA dan tim bentukan Mualem.
Koordinasi penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota putus. Kemiskinan masih merajalela di mana-mana.
Di momen Hari Damai ke-21 dan Hari Kemerdekaan ke-81, rakyat Aceh justru tetap dibelenggu kesulitan. Pekerjaan sulit dicari, harga kebutuhan pokok melambung, harga komoditas anjlok, lahan pertanian rusak diterjang banjir. Sementara para pejabat terus pamer kemewahan seolah tak ada yang terjadi.
Rakyat Aceh jelas tidak menginginkan konflik. Mereka tidak punya rumah di provinsi lain, tidak punya tabungan untuk kabur ke luar negeri. Mereka hanya punya sepetak tanah yang kini pun seringkali tak bisa ditinggali.
Jika ada yang menginginkan konflik kembali, itu pasti bukan rakyat kebanyakan, karena tanpa konflik pun, hidup mereka sudah sangat berat. Tapi jangan tunggu kesabaran rakyat sirna.
Damai bukan sekadar tidak ada tembakan. Damai adalah ketika rakyat merasa diperhatikan, diurus, dan hidupnya membaik. Jika itu tak ada, peringatan damai hanya menjadi seremonial tanpa makna. Hanya berbentuk komuflase belaka.***
