Sejarah Aceh dari era Belanda hingga RI membuktikan senjata gagal dan kuras Rp4,7 T. Keadilan adalah solusi yang lebih murah dan abadi.
KoranAceh.Net | Sejarah – Sejak 1873, Aceh telah menjadi pelajaran paling mahal bagi setiap kekuasaan yang mencoba menaklukkannya dengan senjata. Belanda memulai perang kolonial dengan keyakinan klasik imperium: bahwa kekuatan militer dan superioritas teknologi akan segera melipat perlawanan. Namun yang terjadi justru sebaliknya—Aceh berubah menjadi luka terbuka dalam sejarah kolonial Hindia Belanda.
Perang Aceh menjadi perang terpanjang, termahal, dan paling melelahkan yang pernah dijalani Belanda di Nusantara. Puluhan ribu serdadu KNIL tewas, kas kerajaan terkuras, dan stabilitas politik di Den Haag terguncang. Sejarawan kolonial sendiri mengakui bahwa biaya perang Aceh melampaui hampir seluruh ekspedisi kolonial Belanda sebelumnya.
Aceh tidak hanya menguras uang, tetapi juga keyakinan moral kolonialisme itu sendiri. Namun ironi sejarah muncul ketika pola yang gagal itu justru diwarisi oleh negara pascakolonial.
Pasca 1970-an, Aceh kembali diperlakukan sebagai ruang operasi, bukan ruang dialog. Setidaknya 16 operasi militer digelar secara beruntun—sebuah daftar panjang yang menunjukkan kegagalan negara memahami warganya sendiri.
Dari Operasi Nanggala hingga Tertib Sipil, Aceh hidup dalam siklus yang berulang: pendekatan keamanan, pengerahan pasukan, dan janji stabilitas yang tak pernah sungguh-sungguh tiba. Belasan operasi ini bukan sekadar catatan administratif. Ia memakan ribuan nyawa, meninggalkan trauma lintas generasi, dan—seperti halnya pada masa kolonial—membakar kekayaan negara.
Pada tahun 2003 saja, biaya operasi militer di Aceh mencapai Rp1,2 triliun hanya dalam enam bulan. Jika disesuaikan dengan nilai hari ini, angkanya setara Rp3,53 triliun. Di luar itu, negara juga menggelontorkan Rp400 miliar dana kemanusiaan, yang nilainya kini setara Rp1,17 triliun.
Artinya, dalam satu semester, negara menghabiskan hampir Rp4,7 triliun nilai hari ini—untuk sebuah pendekatan yang bahkan sejarah kolonial pun telah nyatakan gagal.
Jika Belanda membutuhkan puluhan tahun untuk menyadari bahwa Aceh tak bisa ditundukkan dengan senjata, maka republik justru mengulang kesalahan yang sama dengan biaya yang tak kalah mahal. Bedanya, Belanda adalah penjajah. Indonesia seharusnya adalah rumah.
Seperti pada abad ke-19, uang yang dibakar tidak pernah benar-benar membeli ketundukan. Yang tumbuh justru resistensi, ketidakpercayaan, dan luka sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Trauma menjadi ingatan kolektif. Kekerasan menjadi bahasa yang dipelajari anak-anak sebelum mereka mengenal negara sebagai pelindung.
Dalam perspektif sejarah panjang Aceh, angka-angka itu berbicara jujur: baik kolonialisme Belanda maupun pendekatan militeristik negara modern sama-sama membuktikan satu hal—Aceh adalah tanah yang terlalu mahal untuk dikelola dengan senjata.
Belanda kalah bukan karena kekurangan peluru, melainkan karena gagal memahami martabat. Dan republik hampir mengulang kekalahan yang sama, hanya dengan bendera yang berbeda.
Sejarah Aceh mengajarkan bahwa kekuasaan yang datang dengan moncong senjata akan selalu membayar lebih mahal daripada kekuasaan yang datang dengan keadilan. Dan setiap triliun yang dibakar untuk kekerasan adalah pengakuan diam-diam bahwa pelajaran 1873 belum sungguh-sungguh kita pahami.
Aceh tidak pernah murah bagi penakluk—siapa pun dia. []