Pemerintah Aceh koordinasi dengan Danantara pastikan 15.000 unit huntara terdistribusi merata di seluruh wilayah terdampak.
KoranAceh.Net | Aceh Tamiang – Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Danantara dalam mengawal pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir. Langkah ini ditujukan untuk memastikan bantuan hunian terdistribusi merata di seluruh wilayah terdampak.
Penegasan komitmen tersebut muncul saat Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, meninjau persiapan pembangunan huntara di RSUD Tamiang, Rabu (31/12/2025) kemarin. Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menyampaikan usulan agar alokasi bantuan tak hanya berpusat di Aceh Tamiang.
Sejumlah daerah lain yang mengalami kerusakan parah juga masuk dalam catatan pemerintah Aceh. Wilayah tersebut meliputi Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues. “Pemerintah Aceh menekankan pentingnya pemerataan distribusi Huntara di seluruh wilayah yang terdampak banjir parah,” ujar Fadhlullah dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (1/1/2025).
Upaya pemerintah Aceh ini berjalan beriringan dengan target pemerintah pusat dalam menyediakan 15.000 unit rumah melalui dukungan BUMN. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan proyek ini berada di bawah koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. “Danantara sudah memulai pembangunan 15.000 rumah dari BUMN,” ujar Teddy, Minggu (28/12/2025).
Pembangunan hunian tersebut menggunakan skema bertahap dengan target penyelesaian total dalam tiga bulan. Sebanyak 500 unit pertama dijadwalkan rampung pada pekan ini. Teddy merinci, unit-unit tersebut akan memiliki fasilitas penunjang. “500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini dan dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas untuk anak-anak,” ungkapnya.
Baca Juga :
Selain jalur Danantara, Teddy menambahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengalokasikan 4.500 unit huntara untuk tiga provinsi, termasuk Aceh. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga ia sebut mulai membangun hunian tetap (huntap) di atas lahan pemerintah dan BUMN.
Pekan lalu, sambungnya, 2.500 unit pertama telah dibangun dan 2.500 unit berikutnya menyusul pada awal pekan depan.
Secara teknis, lokasi hunian harus memenuhi kriteria keamanan dan aksesibilitas. Pemerintah, kata Teddy, menetapkan hunian tidak boleh berada di zona rawan bencana, berdekatan dengan jalan besar, fasilitas umum, serta lokasi kerja warga.
“Yakni bukan di lokasi rawan bencana, lokasinya cukup dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum serta tempat bekerja para pengguna,” jelasnya. []
