Menteri UMKM luncurkan Klinik UMKM Bangkit bagi korban bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar. Pemetaan modal serta produksi ditarget rampung pada Maret 2026.
KoranAceh.Net | Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman resmi meluncurkan Klinik UMKM Bangkit pada Rabu (31/12/2025). Fasilitas ini disiapkan menjadi sentral pengaduan sekaligus pusat bantuan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pemerintah memproyeksikan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak tersebut rampung dalam jangka waktu satu tahun. Sebagai langkah awal, tahap pemetaan kondisi pelaku usaha akan dilakukan dan direncanakan berlangsung hingga Maret 2026.
Baca Juga :
Maman menjelaskan bahwa operasional klinik ini berada di bawah komando pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memediasi persoalan finansial pengusaha kecil yang terhimpit beban utang. “Klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” ujar Maman saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tamiang, Selasa (30/12/2025), dikutip dari keterangan resminya.
Secara operasional, Klinik UMKM Bangkit tersebar di delapan titik strategis. Untuk wilayah Aceh, layanan ini menjangkau Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Di Sumatra Utara, klinik berdiri di Medan dan Tapanuli Tengah, sementara untuk Sumatra Barat dipusatkan di Padang. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan aksesibilitas wilayah dan ketersediaan personel lapangan.
Klinik ini juga dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan teknis produksi. Bagi pelaku UMKM yang alat usahanya rusak atau hilang diterjang bencana, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan peralatan produksi sesuai kebutuhan. Selain itu, fasilitas ini berfungsi sebagai pusat pemasaran produk lokal untuk menghidupkan kembali daya beli masyarakat di dalam maupun luar provinsi.
Terkait kebijakan relaksasi kredit, Kementerian UMKM, tutur Maman, kini tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinkronisasi ini, lanjutnya, bertujuan menyusun perangkat aturan agar keringanan utang bagi pelaku usaha memiliki payung hukum yang jelas di perbankan.
Di Aceh Tamiang, langkah pemulihan ekonomi warga dimulai dengan mengaktifkan kembali Pasar Pagi Kuala Simpang. Sebanyak 140 tenda darurat, kata Maman, telah disiapkan sebagai lokasi berjualan sementara. Pemerintah daerah, terangnya, juga berencana menambah sekitar 200 unit tenda lagi guna menampung lebih banyak pedagang.
Maman meminta para pelaku usaha tidak terlalu terbebani oleh persoalan utang pada tahap awal pemulihan. Ia menyarankan masyarakat untuk memprioritaskan penanganan rumah tangga dan lingkungan terlebih dahulu. “Silakan diatur bagus-bagus, dimanfaatkan baik-baik. Jaga kebersamaan,” ucapnya. []
