Pemerintah Pusat dan Aceh Siapkan 80 ruang belajar darurat. Sekitar 80 persen kerusakan infrastruktur pendidikan yang terdata.
KoranAceh.Net | Banda Aceh – Sekolah di Aceh dijadwalkan kembali dibuka pada 5 Januari 2026, sementara dampak bencana terhadap infrastruktur pendidikan masih didata. Di tengah tenggat tersebut, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh menyiapkan 80 ruang belajar darurat sebagai penyangga sementara kegiatan belajar mengajar.
Data awal Dinas Pendidikan Aceh mencatat sekitar 300 ribu siswa jenjang PAUD hingga SD terdampak banjir. Kerusakan meliputi bangunan sekolah, ruang kelas, serta perlengkapan belajar di wilayah terdampak, sehingga sebagian sekolah belum dapat digunakan saat kalender pendidikan kembali berjalan.
Pendataan kerusakan pendidikan hingga kini belum rampung. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Plt Kadisdik) Aceh, Murthalamuddin, mengatakan hingga Rabu (24/12/2025) pendataan baru menjangkau sekitar 80 persen wilayah terdampak. Sisanya belum terverifikasi akibat keterbatasan akses pascabanjir.
Ia memaparkan, wilayah yang masih terkendala akses antara lain sejumlah kecamatan di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di Aceh Tengah, tujuh kecamatan dilaporkan hanya dapat ditembus dengan berjalan kaki. “Kondisi serupa juga terjadi di beberapa kawasan Aceh Tamiang,” sambungnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Dalam situasi tersebut, pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh menyiapkan 80 ruang belajar darurat. Murthalamuddin mengatakan pembangunan ruang darurat akan dilakukan setelah pendataan selesai, agar penempatan dan jumlahnya sesuai kebutuhan lapangan. “Anak-anak harus kembali belajar meskipun dalam kondisi darurat,” ujarnya.
Menurut Murthalamuddin, banjir kali ini menjangkau wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak. Akibatnya, sekolah-sekolah di kawasan tersebut tidak memiliki mitigasi terhadap genangan air. Buku, peralatan belajar, dan perlengkapan sekolah rusak. Ia menambahkan, pemerintah telah menyalurkan 50 unit tenda darurat dan 3.000 paket perlengkapan sekolah untuk siswa SD.
Selain itu, dampak banjir juga dirasakan tenaga pendidik. Pemerintah menyiapkan skema tunjangan khusus daerah bencana bagi guru terdampak. Murthalamuddin menerangkan, skema ini mencakup 16.500 guru dengan nilai Rp2 juta per bulan untuk satu bulan di tahun 2025 ini. Perluasan direncanakan pada 2026 selama tiga bulan.
Namun, Murthalamuddin menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap penganggaran. “Saat ini masih dalam tahap penganggaran,” jelasnya.
Di sisi pembelajaran, Dinas Pendidikan Aceh, kata dia, juga tengah menyusun edaran masa tanggap darurat yang mengatur penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran. Edaran ini, jelasnya, telah disampaikan ke kementerian terkait dan akan diperkuat melalui kebijakan tingkat provinsi.
“Nanti juga akan ada edaran yang ditandatangani Gubernur Aceh, agar seluruh kabupaten/kota mengikuti kebijakan yang sama,” ucap Murthalamuddin.
Dalam waktu dekat, tambahnya, Dinas Pendidikan Aceh juga menjadwalkan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, salah satu wilayah dengan dampak terberat. Rapat tersebut, ia menerangkan, diarahkan untuk memetakan kebutuhan paling mendesak, terutama pakaian dan buku siswa, sambil menunggu realisasi ruang belajar darurat di lapangan.
“Prinsipnya, anak-anak harus kembali ke sekolah, meski dalam keterbatasan. Negara hadir memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi,” pungkas Murthalamuddin. []
