Korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 1.129 jiwa. Sebanyak 496 ribu warga mengungsi, 12 daerah masuk masa transisi darurat.
KoranAceh.Net | Banda Aceh – Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali bertambah. Hingga Rabu sore, 24 Desember 2025, total korban meninggal dunia di tiga provinsi tersebut tercatat 1.129 jiwa.
“Penambahan korban jiwa itu di Aceh Utara 14 jiwa, Tepanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Sumatera Barat masing-masing 1 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kapusdatin BNPB), Abdul Muhari, dalam konferensi pers perkembangan penanganan pascabencana, pada Rabu (24/12/2025).
Baca Juga :
Selain korban meninggal, BNPB juga memperbarui data korban hilang. Per 24 Desember, jumlah korban hilang tercatat 174 jiwa, berkurang dua orang dibandingkan laporan sebelumnya. Adapun jumlah pengungsi mencapai 496.293 jiwa yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota terdampak di ketiga provinsi.
Seiring perkembangan situasi lapangan, status kedaruratan di sejumlah daerah mengalami perubahan. Abdul menyampaikan, hingga Rabu sore, sebanyak 12 kabupaten/kota telah bergeser dari status tanggap darurat ke status transisi darurat. Perubahan status tersebut masing-masing mencakup empat kabupaten/kota di Aceh, empat di Sumatera Utara, dan empat di Sumatera Barat.
Namun, pergeseran status itu tidak berlangsung seragam. Menurut Abdul, masih ada kabupaten/kota yang memperpanjang masa tanggap darurat hingga 28 dan 30 Desember 2025. Perpanjangan tersebut dilakukan seiring masih berlangsungnya proses penanganan darurat di lapangan, termasuk pencarian, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendataan dampak kerusakan.
Dalam fase transisi darurat, pemerintah daerah, kata dia, mulai menyiapkan langkah-langkah pemulihan awal. Salah satu agenda yang sedang direncanakan adalah pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Abdul menekankan, kebutuhan hunian tidak bersifat seragam di semua daerah terdampak.
“Tidak semua kabupaten/kota akan membangun hunian sementara. Itu bergantung pada jumlah pengungsi dan rekapitulasi jumlah rumah rusak,” kata Abdul. Ia menyebut, hingga kini pendataan kerusakan rumah masih berlangsung di tingkat daerah dan menjadi dasar penentuan kebutuhan hunian.
BNPB menargetkan, daerah yang memerlukan pembangunan hunian sementara dapat memulai pekerjaan tersebut pada akhir Desember 2025. Namun, pelaksanaan rencana itu bergantung pada selesainya pendataan jumlah pengungsi yang belum dapat kembali ke rumah serta tingkat kerusakan permukiman di masing-masing wilayah.
“Kita harapkan nanti kaupaten kota yang membutuhkan atau akan melaksanakan pembangunan huntara sudah akan bisa dimulai di akhir Desember ini,” tukasnya. []
