KoranAceh.Net | Banda Aceh — Polemik seputar penggunaan helikopter dalam rangkaian kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) ke wilayah terdampak banjir kembali mencuat, setelah muncul klaim dari orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Teddy, yang menyebut bahwa helikopter tersebut merupakan bantuan helikopter pribadi Prabowo.
Klaim itu menarik perhatian publik karena helikopter yang digunakan Mualem memiliki kemiripan kuat dengan helikopter yang kerap dipakai Prabowo Subianto selama masa kampanye Pilpres 2024. Sejumlah foto dan rekaman yang beredar di ruang publik—meski tidak semuanya menampilkan kode registrasi secara utuh—menunjukkan kesamaan tipe, warna, dan konfigurasi helikopter.
Kesamaan dengan Helikopter Kampanye Pilpres
Berdasarkan penelusuran visual dan perbandingan arsip pemberitaan, helikopter yang digunakan dalam kunjungan Mualem ke lokasi bencana memiliki ciri yang identik dengan helikopter jenis Eurocopter EC145 (atau Airbus H145), tipe yang sebelumnya banyak diberitakan digunakan Prabowo dalam rangkaian safari kampanye Pilpres 2024.
Helikopter jenis ini dikenal sebagai helikopter medium twin-engine, lazim dipakai untuk transportasi VIP, operasi medis, dan misi kemanusiaan. Dalam berbagai pemberitaan kampanye, helikopter EC145 dengan registrasi PK-DPR disebut sebagai salah satu armada yang kerap digunakan Prabowo Subianto.
Pernyataan Teddy dan Konteks Bantuan
Dalam pernyataan publiknya, Teddy menyampaikan bahwa helikopter yang digunakan Mualem merupakan bentuk bantuan dari Prabowo, dengan tujuan mendukung mobilitas kepala daerah dalam menjangkau wilayah terdampak bencana di Aceh. Pernyataan ini tidak merinci aspek kepemilikan formal, mekanisme sewa, atau skema operasional helikopter tersebut.
Namun, pernyataan tersebut menjadi penting karena menghubungkan langsung penggunaan helikopter di Aceh dengan figur Prabowo, bukan sekadar sebagai alat transportasi sewaan biasa.
Operator dan Pertanyaan Transparansi
Sebelumnya, di ruang publik juga beredar diskusi mengenai helikopter EC145 registrasi PK-DPR yang dioperasikan oleh PT Dabi Air Nusantara, sebuah perusahaan penerbangan helikopter yang struktur kepemilikannya sempat disorot karena keterkaitan salah satu pemegang sahamnya dengan kasus hukum besar.
Hingga kini, belum terdapat konfirmasi resmi apakah helikopter yang digunakan Mualem:
- merupakan unit yang sama dengan helikopter kampanye,
- dioperasikan oleh operator yang sama,
- atau berada dalam skema pinjam pakai, sewa, atau dukungan logistik non-komersial.
Ketiadaan informasi registrasi yang terlihat jelas dalam dokumentasi publik membuat verifikasi lanjutan menjadi terbatas.
Perbedaan dengan Helikopter Lain
Penting dicatat, tidak semua helikopter yang digunakan Mualem berasal dari tipe yang sama. Dalam kunjungan lain, Mualem juga terlihat menggunakan helikopter jenis Sikorsky S-92A, sebuah helikopter berbadan besar dengan registrasi PK-BLK, yang secara visual dan spesifikasi jelas berbeda dari EC145/H145. Helikopter jenis ini lazim digunakan untuk misi jarak jauh dan kapasitas penumpang besar, serta tidak terkait dengan helikopter kampanye Pilpres.
Catatan Akhir
Berdasarkan temuan yang tersedia saat ini, dapat disimpulkan bahwa:
- Helikopter yang digunakan Mualem dalam misi kemanusiaan Aceh memiliki kesamaan kuat dengan helikopter yang digunakan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.
- Klaim bahwa helikopter tersebut merupakan bantuan dari Prabowo disampaikan secara terbuka oleh orang dekat Prabowo, namun detail kepemilikan dan operasionalnya belum dijelaskan secara resmi.
- Belum ada bukti visual publik yang menampilkan kode registrasi secara utuh pada helikopter yang digunakan Mualem dalam konteks tersebut.
- Penggunaan helikopter lain dengan tipe berbeda menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis helikopter tunggal yang digunakan Mualem dalam seluruh kunjungan lapangan.
Dalam konteks transparansi penggunaan fasilitas udara, terutama yang bersinggungan dengan pejabat publik dan figur politik nasional, kejelasan mengenai status kepemilikan, pembiayaan, dan operasional helikopter menjadi penting, baik untuk mencegah spekulasi maupun menjaga akuntabilitas publik.[]
Disclaimer Redaksi
Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan ini.
