BNPB memverifikasi lahan huntara di Aceh seiring terbukanya akses logistik pascabanjir, didukung pemulihan jalur dan jembatan utama.
koranaceh.net | Banda Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai memverifikasi lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) di sejumlah kabupaten terdampak banjir dan longsor di Aceh, seiring membaiknya akses logistik yang selama ini terhambat akibat kerusakan jalan dan jembatan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari mengatakan, fase tanggap darurat lanjutan kini diarahkan tidak hanya pada pencarian dan pertolongan, distribusi logistik, serta pembukaan akses, tetapi juga pada percepatan early recovery. Fokus utamanya adalah memulai pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang masih bertahan di pengungsian.
“Pada masa tanggap darurat tahap kedua ini, selain pencarian dan pertolongan, distribusi logistik, pembukaan akses, komunikasi, dan energi, kita optimalkan untuk memulai early recovery, dengan target utama pembangunan hunian sementara dan hunian tetap,” kata Abdul Muhari dalam konferensi pers yang disiarkan daring, Kamis (18/12/2025).
Di Provinsi Aceh, proses awal pembangunan huntara dimulai dari tahap verifikasi lahan yang diusulkan pemerintah daerah. Di Kabupaten Nagan Raya, pemerintah daerah telah mengajukan lokasi dan saat ini tim BNPB bersama pemerintah setempat sedang melakukan pengecekan kesesuaian lahan. Verifikasi mencakup status lahan dan aspek mitigasi untuk memastikan lokasi aman dari potensi bencana serupa di masa depan.
Di Aceh Barat, pemerintah daerah telah mengidentifikasi lima titik lahan calon lokasi huntara. BNPB masih menunggu pengajuan resmi untuk segera melakukan pengecekan lapangan, baik terkait status kepemilikan lahan maupun tingkat kerawanan bencana.
Proses serupa juga dilakukan di Kabupaten Bener Meriah, di mana satu lokasi telah diidentifikasi dan akan segera diverifikasi kesesuaiannya. “Sudah ada lokasi yang diidentifikasi oleh pemerintah daerah dan saat ini sedang akan kita lakukan segera proses pengecekan kesesuaian lahan,” ucapnya.
Untuk Pidie, Abdul menyebut pembangunan 12 unit huntara telah direncanakan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) kabupaten. Pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu dua hingga tiga minggu, sembari menunggu hasil pengecekan kelayakan lokasi.
Perkembangan rencana pembangunan huntara di Aceh tidak terlepas dari situasi akses logistik yang mulai terbuka. Hingga Kamis (18/12/2025) siang, BNPB telah melaksanakan 11 sorti udara dengan total muatan 22,4 ton logistik ke wilayah Aceh, dari target 21 sorti. Distribusi ini menjadi penopang kebutuhan dasar pengungsi sekaligus mendukung mobilisasi peralatan untuk pemulihan fisik.
BNPB juga melaporkan bahwa jalur KKA yang menghubungkan Aceh Utara dengan Bener Meriah dan Takengon telah terbuka. Jalur ini kini dapat dilalui, sehingga memperlancar arus barang, pergerakan orang, distribusi logistik, serta penggeseran alat berat ke wilayah terdampak.
“Terbukanya jalur KKA ini sangat signifikan untuk mempercepat pemulihan, khususnya di Bener Meriah dan Takengon,” ujar Abdul Muhari.
Selain jalur darat, pemulihan akses juga ditopang oleh pembangunan jembatan darurat. Jembatan Bailey Teupin Reudeup-Awe Geutah yang menjadi jalur alternatif penghubung Bireuen-Lhokseumawe telah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan segera menjalani uji lintasan dan uji kendaraan. Jika jembatan ini dapat difungsikan, konektivitas logistik dan mobilisasi alat berat akan semakin lancar.
Sementara itu, Jembatan Kutablang yang merupakan jalur utama penghubung Bireuen-Lhokseumawe telah mencapai progres 60 persen. Di titik lain, Jembatan Jeumpa pada ruas jalan Kota Bireuen yang terdampak longsor telah mencapai progres pengerjaan 80 persen.
Untuk menjaga agar proses pemulihan akses dan pembangunan huntara tidak terganggu banjir susulan, BNPB terus mengintensifkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Di Aceh, dua pesawat dioperasikan dari Lanud Iskandar Muda dan satu pesawat karavan dari Bandara Kualanamu. “Meng-cover kawasan Aceh khususnya Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur,” sebut Abdul.
Menurut Abdul, operasi ini penting karena dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan intensitas hujan yang memicu banjir susulan di sejumlah titik. “Kita butuh kondisi cuaca yang lebih terkendali agar pekerjaan tanggap darurat dan pemulihan fisik bisa berjalan optimal,” ujarnya.
BNPB menegaskan, verifikasi lahan huntara di Aceh masih terus berlangsung dan hasilnya akan menentukan kecepatan pembangunan di tiap kabupaten. Perkembangan akses logistik dan kondisi cuaca menjadi faktor penentu dalam fase awal pemulihan yang kini mulai dijalankan di wilayah terdampak. []
