Air surut, krisis tertinggal. Di Aceh, banjir membuka soal hutan hilang, negara lamban, dan warga yang dipaksa saling menolong.
KoranAceh.Net | Selasar – Bencana di Aceh bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah hasil pertemuan antara hujan, hutan yang hilang, dan negara yang datang terlambat.
Empat pekan setelah banjir dan longsor menerjang, air memang telah surut. Tetapi krisis justru mengendap. Lumpur masih melekat di dinding rumah warga, kayu-kayu sisa banjir membusuk di pekarangan, dan ribuan orang bertahan di pengungsian tanpa kepastian kapan hidup benar-benar dimulai kembali. Inilah fase bencana yang jarang disorot: ketika kamera pergi, tetapi penderitaan menetap.
Media internasional membaca Aceh bukan semata sebagai wilayah terdampak banjir, melainkan sebagai contoh kegagalan penanganan pascabencana di negara berkembang. Narasi global itu penting, karena ia memindahkan bencana dari ranah “musibah” ke ranah “tata kelola”. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, melainkan mengapa dibiarkan terjadi.
Di wilayah-wilayah terisolasi—terutama kawasan hulu dan pedalaman—krisis berlapis mulai muncul. Jalan terputus, logistik tersendat, ladang rusak. Ancaman kelaparan menjadi nyata, bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai risiko struktural. Ketika pangan lokal hancur dan distribusi bantuan tidak stabil, bencana alam berubah menjadi bencana sosial.
Namun akar persoalan Aceh tidak berhenti pada cuaca ekstrem. Banjir hari ini adalah akumulasi dari kerusakan ekologis yang telah berlangsung lama. Konsesi-konsesi lahan berskala besar—perkebunan, pembukaan hutan, dan eksploitasi ruang—mengubah lanskap Aceh secara radikal. Hutan yang dulu menahan air kini menjadi jalur deras menuju sungai. DAS kehilangan fungsi alaminya. Sungai-sungai dipaksa menampung lebih dari yang mampu mereka terima.
Di sinilah bencana menjadi politis. Karena hutan tidak hilang dengan sendirinya. Ia dilepas melalui izin, dipetakan melalui konsesi, dan dijaga oleh kebijakan. Ketika banjir datang, ia membawa serta jejak-jejak keputusan itu ke rumah-rumah warga.
Negara merespons, tetapi dengan bahasa administratif: status darurat daerah, perpanjangan masa tanggap darurat, rapat koordinasi. Di atas kertas, semuanya bergerak. Di lapangan, warga masih membersihkan lumpur dengan tangan sendiri—atau membayar alat berat dengan uang yang seharusnya dipakai untuk bertahan hidup.
Di titik inilah Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana bersuara lantang. Mereka mendesak Gubernur Aceh menyurati Presiden agar menetapkan Bencana Nasional. Desakan ini bukan simbolik. Ia adalah tuntutan agar negara mengambil alih beban yang terlalu berat dipikul daerah: rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan sosial, dan pemulihan ekologis.
Pernyataan koalisi itu menyingkap realitas yang kerap ditutupi narasi resmi: ketika negara lamban, solidaritas warga menjadi substitusi. Warga bantu warga, korban bantu korban. Namun solidaritas, sekuat apa pun, tidak boleh menjadi alasan negara untuk mundur. Empati publik bukan pengganti kewajiban konstitusional.
Ironisnya, justru dari luar Aceh, harapan itu datang. Dari Makassar, sebuah sekolah—SIT Darul Fikri—menggalang donasi. Sebuah truk kemanusiaan diberangkatkan, membawa kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat. Aksi ini mungkin kecil dalam skala negara, tetapi besar dalam makna politik: ketika institusi pendidikan dan warga biasa bergerak lebih cepat daripada struktur kekuasaan.
Di sinilah wajah Indonesia terlihat jelas. Satu wajah sibuk mengelola izin, konsesi, dan prosedur. Wajah lain mengumpulkan sedekah, memuat truk, dan mengirim doa. Yang satu berbicara tentang pertumbuhan, yang lain berbicara tentang bertahan hidup.
Aceh hari ini adalah cermin. Ia memantulkan hubungan rapuh antara pembangunan dan ekologi, antara pusat dan daerah, antara negara dan warganya. Jika bencana terus dibaca sebagai takdir, maka konsesi akan terus diperluas dan banjir akan terus berulang. Tetapi jika bencana dibaca sebagai akibat pilihan politik, maka pertanggungjawaban menjadi keniscayaan.
Lumpur akan mengering. Sungai akan kembali ke palungnya. Tetapi pertanyaan ini akan tinggal lebih lama: apakah negara belajar, atau sekadar menunggu banjir berikutnya? []
