41 SMK di Aceh belum siap gelar KBM akibat kerusakan pascabanjir dan longsor. Aktivitas belajar dimulai 5 Januari 2026.
KoranAceh.Net | Banda Aceh – Aktivitas belajar mengajar di sekolah menengah atas dan kejuruan yang terdampak banjir dan longsor di Aceh dijadwalkan kembali dimulai pada 5 Januari 2026. Namun kesiapan itu tidak merata. Puluhan sekolah masih terkendala kerusakan ruang kelas dan fasilitas dasar.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Plt. Kadisdik) Aceh, Murthalamuddin, menyebut dari total 227 SMK di Aceh dengan 204.219 siswa, sebagian besar diantaranya tak terdampak bencana. Khusus diwilayah terdampak, sebanyak 65 SMK dinyatakan siap membuka kembali kegiatan belajar. Sebaliknya, 41 SMK belum dapat beroperasi karena kerusakan fisik akibat bencana yang terjadi akhir November lalu.
“Sekolah terdampak yang sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar ada 65 SMK, dan 41 SMK belum siap karena mengalami kerusakan,” kata Murthalamuddin, Senin (29/12/2025).
Sekolah yang belum siap tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Di antaranya satu SMK di Aceh Barat, satu di Aceh Singkil, enam di Aceh Tamiang, dan tiga di Aceh Timur. Sekolah lain yang mengalami kondisi serupa berada di Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, serta Kota Langsa.
Kerusakan itu tidak hanya menyangkut ruang kelas. Murthalamuddin menyebut banyak sekolah kehilangan sarana belajar karena rusak atau terseret banjir. Pemerintah Aceh masih melakukan pendataan lanjutan untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan.
“Kita juga meminta pemerintah pusat membangun kembali fasilitas pendidikan yang terdampak bencana, terutama yang rusak berat, agar anak-anak bisa sekolah lagi,” ujarnya.
Meski fasilitas belum sepenuhnya pulih, Dinas Pendidikan Aceh meminta sekolah dengan keterbatasan sarana tetap membuka aktivitas pembelajaran. Proses belajar diarahkan pada diskusi dan interaksi sederhana, tidak semata mengejar target kurikulum.
Menurut Murthalamuddin, pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu pemulihan psikis siswa pascabencana. “Yang utama anak-anak bisa melupakan trauma dan kepedihan akibat bencana, sekaligus tetap berinteraksi dengan teman-temannya,” katanya.
Kebijakan membuka kembali sekolah juga ditegaskan Pemerintah Aceh untuk seluruh SMA. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyatakan gangguan infrastruktur akibat bencana meteorologi tidak boleh menghentikan hak pendidikan anak-anak.
Data Posko Penanganan Bencana Meteorologi Pemerintah Aceh mencatat dari 555 unit SMA di Aceh, sebanyak 214 unit terdampak banjir dan longsor. Wilayah dengan dampak paling signifikan meliputi Pidie Jaya, Aceh Utara, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Dari jumlah itu, 78 sekolah dikategorikan rusak berat.
“Kondisi di lapangan memang menantang. Namun proses belajar mengajar tetap harus dilaksanakan,” kata Nasir. Ia menekankan pendidikan perlu hadir sebagai penopang kepastian di tengah situasi darurat.
Nasir juga menyoroti fungsi sekolah dalam pemulihan pascabencana. Aktivitas belajar, menurut dia, bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga bagian dari upaya mengembalikan ritme hidup siswa yang terganggu akibat bencana.
Untuk sekolah dengan kerusakan berat, pemerintah menginstruksikan penggunaan sarana darurat. Kepala sekolah diminta memastikan ketersediaan tempat belajar sementara agar siswa tetap masuk sesuai jadwal semester genap 2025/2026.
Dinas Pendidikan Aceh meminta para guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran pada awal masuk sekolah. Fokus diarahkan pada pendampingan psikososial siswa sebelum kembali ke beban akademik penuh. Pendekatan ini disebut sebagai langkah sementara, seiring proses pendataan dan rehabilitasi sekolah yang masih berlangsung. []
