Polda Aceh kerahkan 855 personel tambahan ke 18 wilayah banjir untuk percepat evakuasi, distribusi logistik, dan amankan situasi darurat.
koranaceh.net | Banda Aceh – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengirimkan 855 personel tambahan ke 18 kabupaten dan kota yang kini berstatus darurat bencana banjir dan longsor, Jumat (28/11/2025). Pengerahan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) ini bertujuan menambal kekurangan tenaga di lapangan seiring meluasnya dampak kerusakan infrastruktur dan akses di wilayah tersebut.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, melepas pasukan tersebut dalam apel di Mapolda Aceh. Pengerahan ini merupakan bagian dari Operasi Aman Nusa-II Tahun 2025. Langkah ini diambil untuk merespons situasi lapangan yang makin sulit akibat terputusnya jaringan komunikasi dan akses transportasi yang menghambat arus bantuan.
Pasukan tambahan ini akan disebar ke wilayah dengan dampak kerusakan terparah, meliputi Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Utara, Langsa, Aceh Jaya, dan Aceh Tamiang. Kehadiran 855 personel ini menyusul 3.500 personel kewilayahan (Polres/ta) yang sudah lebih dulu bergerak di lokasi bencana.
Marzuki menjelaskan, tugas utama personel BKO difokuskan pada penguatan kapasitas pencarian dan penyelamatan (SAR), evakuasi korban, serta layanan kesehatan darurat. Selain itu, personel juga ditugaskan mengawal distribusi logistik ke daerah terisolasi dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama masa tanggap darurat berlangsung.
“Saya percaya personel Polda Aceh memiliki jiwa militan dan selalu terpanggil untuk tugas kemanusiaan, khususnya dalam membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat bencana,” ujar Marzuki dalam arahannya.
Guna memastikan operasi berjalan sesuai rencana, Kapolda bersama Pejabat Utama Polda Aceh selaku Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil) dijadwalkan turun langsung ke lokasi. Pengawasan langsung ini dilakukan untuk menjamin efektivitas penanganan dan distribusi bantuan.
Hingga saat ini, proses penanganan di 18 kabupaten/kota masih terus berjalan dinamis, bergantung pada kondisi cuaca dan kecepatan pemulihan akses jalan yang terputus. []
