Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh terkendala lahan. Pemprov Aceh dan Kementerian PUPR segera gelar rapat lanjutan dengan Pemkab/Pemko untuk solusi.
koranaceh.net | Banda Aceh – Rencana pembangunan fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat di Aceh menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Status lahan dan kondisi lokasi yang belum siap di beberapa daerah menjadi hambatan utama yang memperlambat realisasi proyek strategis tersebut.
Persoalan ini terungkap dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis Aceh di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Selasa (25/11/2025).
Kepala Satker Prasarana Strategis Aceh Kementerian PUPR, Syarifah Rahimah, memaparkan bahwa kendala teknis dan administratif di lapangan cukup signifikan. Menurutnya, penyelesaian status lahan menjadi syarat mutlak sebelum proses konstruksi dimulai.
“Masih terdapat persoalan terkait status lahan dan kondisi lokasi di beberapa daerah yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut sebelum pembangunan dapat diteruskan,” ujar Syarifah dalam pemaparannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, merespons temuan tersebut dengan menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk segera membereskan aspek administratif. Ia menegaskan, Pemerintah Aceh akan mempercepat penyusunan dokumen yang diperlukan serta meningkatkan koordinasi lintas instansi.
Program Sekolah Rakyat, yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dinilai krusial untuk pemerataan akses pendidikan. Oleh sebab itu, hambatan birokrasi dan teknis harus segera diurai.
“Karena itu, pemerintah akan segera menyiapkan seluruh hal yang diperlukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses di lapangan dapat berjalan dengan baik,” kata M. Nasir.
Sebagai langkah taktis untuk mengurai benang kusut masalah lahan ini, Asisten I Sekda Aceh bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat, Syakir, menyebutkan pihaknya juga bakal memanggil perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.
Rapat lanjutan ini, kata Syakir, bertujuan untuk membedah masalah spesifik di tiap wilayah yang menjadi lokasi pembangunan, sehingga solusi yang diambil tepat sasaran.
“Kita adakan rapat lanjutan dengan pihak kabupaten agar kendala di masing-masing daerah bisa disampaikan dengan jelas, sehingga penyelesaiannya dapat dipercepat,” jelas Syakir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian lebih lanjut mengenai daftar sekolah atau daerah spesifik yang mengalami sengketa atau kendala lahan, serta target waktu penyelesaian masalah tersebut. []
