AcehUtama

Akses Darat Lumpuh, Gubernur Minta Pusat Kerahkan Armada Udara ke Wilayah Terisolasi

×

Akses Darat Lumpuh, Gubernur Minta Pusat Kerahkan Armada Udara ke Wilayah Terisolasi

Sebarkan artikel ini
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) memimpin rapat koordinasi darurat dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) di Posko Penanggulangan Bencana, Lanud Sultan Iskandar Muda, Sabtu (29/11/2025). Peta di latar belakang menunjukkan sebaran titik banjir dan longsor di Aceh. (Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh).
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) memimpin rapat koordinasi darurat dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) di Posko Penanggulangan Bencana, Lanud Sultan Iskandar Muda, Sabtu (29/11/2025). Peta di latar belakang menunjukkan sebaran titik banjir dan longsor di Aceh. (Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh).

Gubernur Aceh minta Menhan kerahkan armada udara karena akses darat lumpuh total di Gayo Lues dan Aceh Timur, warga mulai alami kelaparan.

koranaceh.net | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan kondisi penanganan banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh semakin kritis akibat lumpuhnya akses transportasi darat.

Dalam pertemuan darurat dengan Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, di Lanud Sultan Iskandar Muda, Sabtu (29/11/2025), Mualem secara spesifik meminta pemerintah pusat segera mengerahkan dukungan mobilisasi udara untuk menembus daerah-daerah yang kini terisolasi total.

Permintaan ini diajukan lantaran kapasitas transportasi daerah dinilai sudah tidak memadai untuk menjangkau titik-titik bencana yang tersebar luas, terutama di wilayah tengah dan timur Aceh. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan membuat distribusi logistik terhambat, sementara kebutuhan dasar warga di lokasi isolasi semakin mendesak.

Mualem memaparkan, kondisi paling parah terjadi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan sebagian Aceh Timur. Di wilayah-wilayah ini, jalan lintas nasional terputus dan belum bisa dilalui kendaraan roda empat maupun alat berat.

“Kami kewalahan dari sisi transportasi. Banyak daerah banjir dan longsor. Di Aceh Tenggara dan Gayo Lues banyak titik putus. Di Aceh Utara, terutama Sawang, ada beberapa kampung belum terhubung. Kita belum bisa menyapa mereka. Aceh Timur di perbatasan Gayo Lues warga mulai kelaparan. BBM tidak tersedia. Jalan lintas nasional terputus,” kata Muzakir Manaf di hadapan Menhan dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Selain masalah logistik pangan, ia juga menyoroti krisis energi di wilayah terdampak akibat pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang terhenti. Ia berharap intervensi pemerintah pusat melalui TNI dapat membuka akses logistik sesegera mungkin, baik melalui jalur udara maupun pembukaan jalan darurat.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan prioritas utama saat ini adalah operasi mobilitas udara. Pemerintah pusat memutuskan untuk menambah armada helikopter guna mempercepat evakuasi warga yang sakit serta mendrop logistik ke titik yang tidak terjangkau jalur darat.

“Langkah pertama adalah memperkuat mobilitas udara. Semua logistik kita konsentrasikan. Listrik harus segera hidup dalam waktu singkat. Kita akan tambah kekuatan helikopter. Evakuasi darat dan udara harus dipercepat,” ujar Sjafrie.

Selain armada udara, Menhan juga menginstruksikan pemasangan perangkat internet berbasis satelit, Starlink, untuk memulihkan jaringan komunikasi yang mati total di area bencana agar koordinasi lapangan dapat berjalan. Tenaga medis tambahan dari Jakarta juga disiagakan untuk mendukung rumah sakit daerah.

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, menambahkan bahwa ribuan personel gabungan TNI dan Polri telah dikerahkan, namun medan yang berat menjadi kendala utama. Saat ini, fokus pasukan di lapangan adalah membangun jembatan gantung darurat di Aceh Timur dan Aceh Tengah untuk membuka kembali jalur distribusi yang terputus.

Terkait status bencana, Gubernur Aceh menyebutkan bahwa skala kerusakan yang masif dan melintasi batas administrasi kabupaten/kota berpotensi menaikkan status dari darurat provinsi menjadi darurat nasional.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan akan membawa hasil evaluasi dan fakta lapangan ini kepada Presiden RI untuk pengambilan keputusan strategis lebih lanjut. []