Wagub Aceh terima kunjungan Kedubes Selandia Baru. Paparkan 20 tahun damai pasca-MoU Helsinki dan tawarkan peluang investasi sektor pelabuhan dan SDA.
koranaceh.net | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, memaparkan sejumlah peluang investasi strategis dan perkembangan perdamaian pasca-konflik kepada delegasi Kedutaan Besar (Kedubes) Selandia Baru. Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Wakil Gubernur pada Selasa, 23 September 2025 tersebut, kedua belah pihak menjajaki potensi kerja sama di berbagai sektor.
Kunjungan yang dipimpin oleh Deputy Head of Mission Kedubes Selandia Baru, Giselle Larcombe, ini bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik sekaligus mendalami dinamika politik, sosial, dan ekonomi Aceh terkini, tepat dua dekade setelah penandatanganan MoU Helsinki.
Dalam diskusi tersebut, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh telah berhasil menjaga perdamaian selama 20 tahun. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai bukti komitmen kuat masyarakat Aceh dan berharap ini menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk menuntaskan implementasi seluruh butir-butir kesepakatan damai.
Selain isu perdamaian, Fadhlullah secara aktif mempromosikan potensi ekonomi Aceh. Ia menyoroti peningkatan jumlah wisatawan dalam beberapa bulan terakhir serta melimpahnya sumber daya alam dan komoditas unggulan seperti kopi, nilam, dan kelapa sawit. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, ia secara khusus menawarkan peluang investasi di sektor pelabuhan.
“Sebenarnya Aceh ini sangat kaya. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, kami membuka peluang investasi selebar-lebarnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya agar hasil alam dapat diekspor secara langsung,” ujar Wagub Fadhlullah.
Pihak Kedubes Selandia Baru juga mengangkat beberapa isu spesifik. First Secretary (Political), Emma Harman, menanyakan perihal isu toleransi beragama di Aceh. Menanggapi hal ini, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa masyarakat Aceh memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.
Sementara itu, perwakilan Kepolisian Selandia Baru, Tim Chao, menanyakan pandangan dan pengalaman Aceh dalam menangani isu pengungsi internasional, khususnya Rohingya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi, yang turut hadir, menjelaskan bahwa Aceh telah berpengalaman menampung pengungsi sejak 2015.
“Meski sesekali muncul gesekan karena perbedaan budaya, masyarakat Aceh tetap dikenal terbuka dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” jelas Dedy Yuswadi.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, dan Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Zaini Zubir, menandakan keseriusan Pemerintah Aceh dalam menjajaki kerja sama yang konkret dengan pihak Selandia Baru. [*]







