 |
|
Poster resmi Meuseuraya Festival 2025 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh di Balee Meuseuraya Aceh, 24-28 September 2025. Festival ini menjadi payung bagi sejumlah forum strategis, termasuk ‘Aceh Waqaf Summit’ dan ‘Aceh Economic Forum’, yang bertujuan mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di Aceh melalui penguatan wakaf dan hilirisasi UMKM. (Foto: HO-Bank Indonesia Aceh). |
BI dan Pemprov Aceh gelar forum strategis. Integrasikan wakaf dalam
pembangunan dan dorong hilirisasi produk UMKM ke pasar halal global.
koranaceh.net |
Banda Aceh ‒
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh
menyelenggarakan serangkaian forum strategis untuk mengakselerasi pengembangan
ekonomi syariah di daerah tersebut. Melalui acara
“Pre-Event Aceh Waqaf Summit” pada Kamis (25/9/2025) dan
“Aceh Economic Forum” pada Jumat (26/9/2025).
Sebagai bagian dari Meuseuraya Festival 2025, kedua institusi tersebut
mendorong dua pilar utama, yakni menjadikan wakaf sebagai fondasi pembangunan
dan mendorong produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk ke rantai
pasar halal global. Forum wakaf yang bertema
“Mengarusutamakan Wakaf dalam Pembangunan Aceh” ini dihadiri lebih dari
150 pemangku kepentingan.
Dalam acara tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Hertha
Bastiawan, menyatakan komitmen BI Aceh untuk mendukung inisiatif strategis
lintas sektor. “Bank Indonesia Aceh melihat wakaf sebagai potensi besar dalam
membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Hertha, dikutip dari
rilis Baitul Mal Aceh, pada Jumat (26/9/2025).
Komitmen tersebut disambut oleh Pemerintah Aceh, yang diwakili oleh Staf Ahli
Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Drs. Mahdi Efendi.
Pemerintah Aceh, tegas Mahdi, telah menetapkan arah kebijakan baru yang
menjadikan wakaf sebagai instrumen utama pembangunan. Pemerintah Aceh, kata
dia, berkomitmen menjadikan wakaf sebagai fondasi dalam Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029.
Sementara itu, Kepala Grup Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank
Indonesia, Dr. Dadang Muljawan, yang hadir secara daring, menekankan
pentingnya ekosistem wakaf yang diperkuat melalui edukasi dan teknologi. Bank
Indonesia, imbuhnya, mendukung penguatan ekosistem wakaf melalui edukasi,
pelatihan nazhir dan integrasi teknologi digital.
“Wakaf harus menjadi bagian dari gaya hidup ekonomi syariah yang modern dan
inklusif,” ungkapnya.
Melengkapi pilar keuangan sosial Islam tersebut, fokus kemudian beralih ke
penggerak utama sektor riil melalui “Aceh Economic Forum” yang digelar
sehari setelahnya. Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini,
menjelaskan bahwa UMKM merupakan penopang utama perekonomian daerah. Ia
mengungkapkan, lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Aceh ditopang
oleh UMKM.
“Jadi, ini memang luar biasa. Namun, kita tahu UMKM masih menghadapi banyak
kendala,” kata Agus yang dilansir dari Antara Aceh.
Dalam hal ini, menurut Agus, hilirisasi menjadi sangat penting. Urgensi
hilirisasi tersebut, paparnya, diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS)
Aceh yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2025, baik
secara tahunan maupun triwulanan, jauh lebih rendah dari capaian nasional.
Merujuk laporan BPS Aceh, secara tahunan (y-on-y) ekonomi Aceh di
triwulan II–2025 tercatat sebesar 4,82. Di periode yang sama, ekonomi
Indonesia di triwulan II–2025 tumbuh sebesar 5,12 persen. Secara kuartalan
(q-to-q), ekonomi Provinsi Aceh pada Triwulan II-2025 dibandingkan
triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,02 persen, sementara ekonomi Indonesia
mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen.
“Dengan adanya hilirisasi diharapkan dapat menjaga sekaligus mempercepat
pertumbuhan ekonomi Aceh,” tambah Agus.
Sementara itu, Pemerintah Aceh melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian,
Keuangan, dan Pembangunan, Restu Adi Surya, optimis bahwa industri lokal dapat
menjadi bagian dari rantai pasok global lantaran besarnya potensi yang
dimiliki Aceh. Pemerintah Aceh, sambungnya, juga terus berkomitmen agar
potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita terus berkomitmen agar potensi Aceh dengan jumlah penduduk terbanyak
dapat menjadi pemain bukan hanya penonton,” katanya.
Pembina Industri Ahli Madya dari Kementerian Perindustrian, Indra Akbar
Maulana, juga menegaskan dukungan Pemerintah Indonesia. Selaras dengan Agus
Chusaini, ia mengatakan bahwa hilirisasi merupakan salah satu perwujudan
program kerja pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kendati Aceh punya sumber daya alam melimpah, pengolahannya agar komoditas
mentah dari hasil alam tersebut menjadi produk yang bernilai tambah masih
belum optimal. Untuk mendukung hilirisasi tersebut, Kementerian Perindustrian
telah menyediakan instrumen pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIP-K).
Indra mengatakan, program ini dapat digunakan untuk pembelian mesin atau
peralatan produksi bagi industri dengan minimal 50 pegawai.
“Bantuan pembiayaan ini sudah dapat diakses melalui Bank Aceh Syariah,”
tambahnya.
Meski begitu, tantangan masih ada. Di sektor waqaf, selain tantangan
peningkatan kapasitas UMKM, keterbatasan inovasi pembiayaan, minimnya strategi
komunikasi publik, dan belum optimalnya integrasi wakaf dalam kebijakan
pembangunan masih perlu di atasi.
