 |
| Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jum’at (11/4/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). |
Gubernur Aceh temui Menko AHY bahas penguatan perdamaian, reintegrasi mantan
kombatan, dan desak penyelesaian alokasi lahan pasca-konflik.
koranaceh.net – Pemerintah Aceh kembali mengingatkan pentingnya
keberlanjutan perdamaian dan reintegrasi pascakonflik dalam pertemuan antara
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di
kantor Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Jakarta Pusat, Jumat,
11 April 2025.
Didampingi oleh Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, serta
sejumlah pejabat Aceh lainnya, Mualem menyampaikan secara langsung harapan
Pemerintah Aceh agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian serius
terhadap penguatan perdamaian, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan
infrastruktur di wilayah bekas konflik tersebut.
“Untuk penguatan perdamaian Aceh yang sudah berjalan 20 tahun ini, perlu
dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu Mualem meminta Menteri AHY
memberikan perhatian yang lebih untuk Aceh, apalagi damai Aceh tercapai pada
masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tak lain adalah ayahnya Menteri
AHY,” ujar Kepala BRA, Jamaluddin, usai pertemuan.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat ini juga dimanfaatkan Mualem
untuk menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap
Aceh, khususnya terkait penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). Menurut Jamaluddin, isu alokasi lahan ini masih menjadi
pekerjaan rumah besar dalam agenda reintegrasi.
“Persoalan lahan bagi mantan kombatan GAM ini sebelumnya juga sudah intens
dibahas ketika AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jadi nyambung ketika kita sampaikan,”
jelasnya.
Poin 3.2.5 dalam MoU Helsinki menyebut bahwa Pemerintah Republik Indonesia
wajib mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai kepada Pemerintah Aceh,
sebagai upaya memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM dan memberi
kompensasi kepada tahanan politik serta warga sipil terdampak konflik.
Baca Juga :
Pemerintah Aceh Bahas Percepatan Infrastruktur dan Transmigrasi Dengan
Pemerintah Pusat
Menanggapi permintaan tersebut, AHY menegaskan bahwa dirinya memiliki
kepedulian khusus terhadap Aceh. Ia menyebut keberlanjutan damai Aceh sebagai
bagian dari “legacy” Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang
juga ayahnya.
“Apa lagi Aceh damai di masa pemerintahan orang tua kami Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Kami ingin agar Aceh terus maju dan damai,” ujar AHY,
menyatakan kesiapannya untuk mendukung agenda-agenda pembangunan damai yang
diusulkan Pemerintah Aceh.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah
Aceh Muhammad Nasir Syamaun, Ketua DPRA Zulfadli, Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman (Perkim) Aceh T Asnal Zahri, serta sejumlah pejabat teknis lainnya
dari Aceh. [*]
