 |
|
Mendagri Tito Karnavian saat menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Komplek Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). (Foto: Ist). |
Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran terkait efisiensi anggaran
daerah yang akan dipantau melalui sistem Kemendagri. Efisiensi harus tepat
sasaran tanpa mengganggu program utama.
Magelang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
menegaskan efisiensi anggaran daerah akan dipantau secara ketat oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sistem khusus. Langkah ini
bertujuan untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) lebih efektif dan tidak sekadar dihabiskan tanpa manfaat bagi
masyarakat.
Tito menyampaikan bahwa dirinya akan segera menerbitkan surat edaran yang
mengatur item-item anggaran yang dapat diefisiensikan oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, setiap kepala daerah memiliki pedoman yang jelas dalam
melakukan penghematan tanpa mengorbankan program prioritas.
“Tadi saya sudah sampaikan. Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran
kepada seluruh daerah. Item apa saja yang harus dilakukan efisien,” ujar Tito
di Komplek Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang di sadur koranaceh.net, pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurutnya, Kemendagri akan memantau pelaksanaan efisiensi ini melalui sistem
yang telah disiapkan. Setiap daerah yang melakukan efisiensi akan dilaporkan
kepada Mendagri untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai aturan.
“Dan kami akan monitor melalui sistem kami. Daerah mana, dan setelah itu
ditembusin kepada Mendagri, apa saja yang diefisiensikan,” tambahnya.
Meskipun mendorong efisiensi, Tito menjelaskan kebijakan ini tidak boleh
mengganggu kegiatan utama di pemerintahan daerah. Ia meminta kepala daerah
memilah anggaran yang dapat diefisiensikan agar tidak menghambat pencapaian
target pembangunan.
“Tapi intinya yang utama, kegiatan utamanya tetap berjalan. Target-target
harus tetap tercapai. Jangan sampai kemudian mereka membuat efisiensi yang
sembarangan, yang kemudian malah enggak sampai target,” tegas Tito.
Mantan Kapolri ini juga menyoroti fakta banyak daerah memiliki Sisa Lebih
Penggunaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar, bahkan mencapai Rp5 triliun. Hal
ini, menurutnya, menunjukkan APBD belum dimanfaatkan secara optimal untuk
kepentingan rakyat. “Artinya enggak digunakan untuk kepentingan rakyat. Itu
sudah disampaikan,” katanya.
Tito juga mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya fokus pada belanja dalam
menggunakan anggaran, melainkan juga mencari cara meningkatkan pendapatan
daerah. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan bagi sektor
swasta, baik asing maupun dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), agar mau berinvestasi di daerah mereka.
“Dan kepala daerah saya minta berpikir jangan hanya mikirin ngabisin belanja.
Bagaimana cari pendapatannya? Di antaranya mempermudah kemudahan berusaha
untuk para swasta. Swasta ini bukan hanya asing, swasta dalam negeri, UMKM,”
pungkasnya.[]
