Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) untuk memastikan kelancaran program daerah. Ia juga mengimbau
efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Magelang ‒ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) menjadi faktor kunci dalam memperlancar implementasi
kebijakan serta program pembangunan di daerah.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di
Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu,
22 Februari 2025.
Baca Juga:
Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang: 505 Pemimpin Ikuti Pembekalan Satu
Pekan
Tito mengapresiasi kepala daerah yang memiliki visi untuk meningkatkan PAD di
wilayahnya. Menurutnya, dengan PAD yang lebih besar dibandingkan belanja,
pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam menjalankan program-program yang
bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau pendapat saya, itu bagaimana caranya pendapatan lebih banyak (daripada)
belanjanya. Kalau (anggaran), pendapatan lebih banyak (dari anggaran) belanja,
maka kita akan bisa berbuat apa saja. Bisa buat program apa saja,” ujar Tito.
Sebaliknya, ia memperingatkan daerah yang belanjanya lebih besar daripada PAD
akan lebih rentan mengalami defisit. Oleh karena itu, ia mengimbau para
gubernur, bupati, dan wali kota untuk fokus mencari cara dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masih terdapat banyak
daerah yang PAD-nya lebih kecil dibandingkan realisasi belanja. Sebagian besar
daerah ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menyikapi hal ini, Tito meminta para kepala daerah untuk mengubah pola pikir
mereka agar lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan.
“Oleh karena itulah saya mau minta rekan-rekan (kepala daerah) untuk
betul-betul pola pikirnya dibalik, bagaimana untuk mencari, menambah
pendapatan (PAD),” katanya.
Dalam forum tersebut, Tito juga mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif
dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Ia menekankan
peningkatan PAD tidak hanya memperkuat anggaran daerah, tetapi juga akan
mendorong pertumbuhan sektor swasta di wilayah masing-masing.
Selain menekankan pentingnya peningkatan PAD, Mendagri juga mengingatkan
kepala daerah agar mulai menerapkan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Ia menyebut beberapa komponen belanja,
seperti alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, dan biaya perawatan, perlu
dievaluasi agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi APBD.
“Rekan-rekan silakan nanti melakukan efisiensi kembali. Dipelototin betul
belanjanya,” ujar Tito menegaskan.
Dengan kombinasi peningkatan PAD dan efisiensi belanja, Tito berharap setiap
daerah dapat memiliki anggaran yang lebih sehat dan mampu menjalankan program
pembangunan yang lebih efektif serta berkelanjutan.[]







