 |
| Perdana Menteri Kanada Mark Carney (kiri) berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (kanan) saat menghadiri KTT G7 di Kananaskis, Alberta, Kanada, pada Senin (16/9/2025) lalu. (Foto:AFP/Ludovic Marin). |
Inggris, Kanada, dan Australia resmi akui negara Palestina untuk hidupkan solusi dua negara. Langkah ini, picu reaksi keras dari Israel dan AS.
koranaceh.net | London – Dalam sebuah pergeseran diplomatik bersejarah, tiga negara sekutu utama Israel—Inggris, Kanada, dan Australia—secara resmi mengumumkan pengakuan mereka terhadap negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Pengumuman yang terkesan terkoordinasi ini disampaikan pada Minggu (2/9/2025) waktu setempat. Peristiwa ini menjadi bagian dari gelombang manuver internasional yang lebih luas untuk menghidupkan kembali solusi dua negara serta merespons krisis kemanusiaan di Gaza.
Langkah ini menandai pertama kalinya anggota kelompok negara maju G7 mengambil tindakan tersebut. Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Prancis, Belgia, dan Portugal, yang dijadwalkan akan membuat pengumuman serupa pada Senin di sela-sela konferensi khusus PBB di New York.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa pengakuan ini adalah tindakan untuk menjaga harapan perdamaian tetap hidup. “Di tengah kengerian yang terus meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan adanya perdamaian dan solusi dua negara. Itu berarti Israel yang aman dan terjamin, berdampingan dengan negara Palestina yang layak,” ujarnya, dikutip dari theguardian.com, pada Senin (22/9/2025).
Secara serempak, para pemimpin negara tersebut menegaskan bahwa pengakuan ini bukanlah “hadiah” untuk kelompok militan Hamas. Sebaliknya, ini adalah langkah untuk memperkuat Otoritas Palestina (PA) yang moderat dan membuka jalan bagi pemerintahan Palestina di masa depan tanpa keterlibatan Hamas. Perdana Menteri Portugal, Paulo Rangel, bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa Hamas “tidak dapat memiliki bentuk kontrol apa pun di Gaza.”
Inisiatif diplomatik ini, yang sebagian besar dipelopori oleh pemerintah Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron, dipicu oleh meningkatnya kengerian global atas strategi militer Israel di Gaza. Secara spesifik, rencana Israel untuk menyetujui permukiman baru di koridor E1 Tepi Barat—yang secara efektif akan membelah wilayah Palestina menjadi dua—disebut sebagai salah satu pemicu utamanya.
“Telah tercipta sebuah keadaan darurat oleh pembangunan permukiman baru yang besar, yang berarti dunia berada di menit-menit terakhir sebelum usulan dua negara menjadi mustahil total,” kata Macron kepada media Israel, Channel 12.
Seperti yang telah diperkirakan, gelombang pengakuan ini memicu reaksi keras dari Israel dan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang secara konsisten menolak solusi dua negara, telah menolak mentah-mentah proposal Macron.
Sementara itu, dari Washington, Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah mengancam Kanada sebelum pengumuman resmi dibuat. Trump menyatakan bahwa pengakuan Kanada atas Palestina akan mempersulit tercapainya kesepakatan dagang baru antara kedua negara. Baik AS maupun Israel berargumen bahwa pengakuan sepihak seperti ini hanya akan menguntungkan Hamas dan merusak prospek negosiasi langsung.
Di tengah manuver ini, AS juga dilaporkan berusaha menghalangi Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, untuk berpidato di PBB dengan menolak visa delegasinya. Langkah ini memicu pemungutan suara di Majelis Umum PBB yang mengizinkan Abbas untuk berpidato melalui tautan video.
Para menteri Barat mengakui bahwa kelemahan utama dari rencana mereka adalah ketidakpastian mengenai seberapa besar pengaruh yang mereka miliki untuk mendorong reformasi di internal Otoritas Palestina dan melucuti senjata Hamas. Namun, Prancis berargumen bahwa tekanan diplomatik ini telah membuahkan hasil, termasuk kecaman Abbas terhadap serangan 7 Oktober sebagai tindakan teroris. [*]
Sumber: theguardian.com
