 |
| Plt Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar, Muharril Al-Aqshar, dalam Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Aceh Besar di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (23/9/2025). (Foto: HO-Prokopim Pemkab Aceh Besar). |
Pemkab Aceh Besar susun roadmap inflasi 2025-2027. Andalkan potensi pertanian dan kerjasama daerah untuk jaga stabilitas harga serta target inflasi 2-3 persen.
koranaceh.net | Aceh Besar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi untuk periode 2025-2027. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan laju inflasi daerah sejalan dengan target nasional sebesar 2 hingga 3 persen per tahun.
Rapat koordinasi untuk merumuskan peta jalan tersebut digelar di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, pada Selasa (23/9/2025). Rapat ini dipimpin oleh Plt Asisten Administrasi Umum, Muharril Al-Aqshar, yang mewakili Bupati, dan dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Muharril Al-Aqshar menekankan bahwa kontribusi dari seluruh dinas terkait sangat krusial untuk merumuskan strategi yang komprehensif. “Kami berharap, semua OPD terkait yang hadir dapat berkontribusi dalam Rapat Koordinasi TPID Aceh Besar ini,” ujarnya.
Peta jalan ini akan berfokus pada implementasi strategi 4K, yang mencakup upaya menjaga Ketersediaan Pasokan, memastikan Keterjangkauan Harga, menjamin Kelancaran Distribusi, dan memperkuat Komunikasi Efektif kepada masyarakat.
Untuk mendukung strategi tersebut, Pemkab Aceh Besar akan mengoptimalkan sejumlah potensi unggulan daerah. Di antaranya adalah lahan pertanian padi dan hortikultura yang luas, sumber daya perikanan melimpah yang tersebar hingga ke Kecamatan Pulo Aceh, serta sektor peternakan unggas yang sangat produktif dengan produksi telur mencapai 26 juta butir per tahun.
Selain mengandalkan potensi internal, strategi pengendalian inflasi juga akan diperkuat melalui kerja sama antar-daerah. Saat ini, Aceh Besar telah memiliki nota kesepahaman (MoU) ketahanan pangan dengan Kota Banda Aceh dan kesepakatan dengan Kota Sabang.
“Ke depan, direncanakan bakal menjalin kerjasama antardaerah dengan Pidie Jaya dan Aceh Jaya,” tambah Muharril.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal, menambahkan bahwa tujuan akhir dari semua upaya ini adalah untuk melindungi daya beli masyarakat. Beberapa program konkret yang akan terus dijalankan antara lain adalah penyelenggaraan pasar murah di berbagai kecamatan, intensifikasi tanaman, diversifikasi pangan, serta pembangunan infrastruktur pertanian.
“Kegiatan ini sangat strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat serta menjaga inflasi daerah sesuai target nasional untuk melindungi daya beli masyarakat,” kata Darwan Asrizal. [*]
