Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
Kasus penembakan oleh oknum TNI AL terhadap pemilik rental mobil asal Aceh
mengungkap masalah serius dalam akuntabilitas aparat penegak hukum. Reformasi
dan transparansi diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
koranaceh.net | Masalah kekerasan yang melibatkan oknum aparat
penegak hukum di Indonesia telah menjadi isu yang semakin menarik perhatian
publik.
Baru-baru ini, kasus penembakan yang melibatkan tiga oknum TNI AL adalah
contoh terbaru dari fenomena ini. Ketiga oknum tersebut ditangkap dan
diserahkan kepada Oditur Militer setelah dituduh melakukan pembunuhan
berencana terhadap seorang bos rental mobil.
Baca Juga:
SAPA: Tindakan Biadab Oknum TNI di Tol Tangerang-Merak Tak Bisa Ditoleransi
Kasus ini tidak hanya menyoroti tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga
pertanyaan yang lebih besar mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam
penegakan hukum di Indonesia.
Kasus penembakan terjadi di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak, dan, sesuai
dengan informasi dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), para
tersangka dikenakan pasal-pasal serius dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Penyelidikan menemukan bahwa ada jeda waktu berpikir dari para pelaku sebelum
tindakan penembakan, yang menjadi alasan penerapan pasal pembunuhan
berencana.
Hal ini menunjukkan bahwa tindakan ini bukanlah sebuah kecelakaan atau reaksi
spontan, tetapi merupakan keputusan yang diambil secara sadar.
Baca Juga:
Mengapa Kekerasan Berakar dari Cara Kita Berpikir?
Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kekerasan yang melibatkan oknum aparat
penegak hukum menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.
Banyak pihak mulai mempertanyakan integritas lembaga penegak hukum ketika
kasus-kasus seperti ini muncul ke permukaan. Dengan adanya kasus penembakan
ini, kita perlu mencermati bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat lebih
baik dalam menangani tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat.
Apakah terdapat mekanisme pengawasan yang efektif Bagaimana dengan pelatihan
dan asesmen yang diberikan kepada anggota aparat?
Ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu dijawab agar kejadian serupa dapat
dicegah di masa mendatang.
Baca Juga:
Pemerintah Tengah Bahas Surat Edaran Libur Sekolah Selama Ramadan
Ancaman hukum bagi oknum-oknum yang terlibat dalam tindak kekerasan ini
menunjukkan bahwa ada upaya untuk menegakkan keadilan.
Namun, masih ada kekhawatiran tentang seberapa efektif proses hukum ini dalam
menghasilkan keadilan yang diharapkan bagi korban dan keluarga.
Kasus ini dapat menjadi contoh untuk mendorong reformasi dalam kultur aparat
penegak hukum di Indonesia, memperkuat integritas dan profesionalisme mereka,
serta menjamin pelindungan hak asasi manusia.
Lebih jauh lagi, penting untuk diingat bahwa kekerasan oleh aparat penegak
hukum tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga pada
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Baca Juga:
Menkomdigi Siapkan Regulasi Internet Ramah Anak, Target Rampung dalam Sebulan
Banyak yang merasa semakin terasing dan tidak terlindungi ketika kekerasan
semacam ini terjadi. Oleh karena itu, dicari solusi yang holistik dan
komprehensif untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan pelatihan,
penertiban sistem pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan
hak-hak mereka.
Kekerasan yang melibatkan oknum aparat merupakan masalah yang kompleks dan
membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait.
Perlunya tindakan konkret agar proses pendisiplinan dan penegakan hukum
dilakukan secara transparan dan berkeadilan akan membangun kembali kepercayaan
masyarakat kepada aparat penegak hukum.
Penegakan hukum yang efektif harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa
tidak ada individu atau kelompok yang merasa kebal terhadap hukum, dan bahwa
setiap tindakan kekerasan akan mendapatkan sanksi yang setimpal.
Dengan demikian, diharapkan ke depan akan tercipta suasana aman dan damai bagi
seluruh masyarakat Indonesia.[]