 |
| Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (Foto: Dok Koran Aceh). |
Banyak mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan mundur karena belum menerima
pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua DPR Puan Maharani mendesak
evaluasi agar program ini berjalan optimal.
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas
pemerintah tengah menghadapi tantangan serius. Sejumlah mitra penyedia layanan
makanan dikabarkan mulai mundur karena belum menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional
(BGN). Menanggapi kabar ini, Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta pemerintah segera mengevaluasi program tersebut agar dapat
berjalan lebih baik.
“Jadi kami kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan
menyempurnakan. Tentu saja, satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan
dalam teknis-teknis di lapangannya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis: Kepala BGN Akui Butuh Tambahan Anggaran Rp100 Triliun
Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal evaluasi program ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami tetap kawal di DPR agar pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi, sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Puan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mengakui bahwa sistem pembayaran dalam program
MBG masih mengalami kendala. Hingga Januari 2025, pembayaran kepada mitra
dilakukan melalui sistem reimburse, di mana mitra harus mengeluarkan
modal terlebih dahulu sebelum diganti oleh pemerintah.
Menurut Dadan, sistem ini akan diubah mulai Februari 2025. “Kami sedang
mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada
di rekening mitra,” kata Dadan dalam konferensi pers di Hotel Bidakara,
Jakarta, pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Ia menjelaskan bahwa BGN akan menggunakan sistem pembayaran baru berbasis
virtual account dengan metode lumpsum. Dengan mekanisme ini,
mitra tidak lagi perlu menalangi biaya operasional, sehingga mereka bisa lebih
fokus menjalankan tugas tanpa hambatan finansial.
Baca Juga:
Makan Bergizi Gratis: Langkah Awal Menuju Kesejahteraan Rakyat
Sejak diluncurkan pada awal Januari 2025, program MBG telah beroperasi di 31
provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya,
jumlah SPPG akan meningkat dua kali lipat pada Februari, sehingga ada sekitar
468 penyedia layanan makanan yang harus mendapatkan pembayaran di muka agar
program tetap berjalan.
Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar. Selain keterlambatan
pembayaran, percepatan target penerima manfaat yang dicanangkan Presiden
Prabowo Subianto juga menjadi perhatian utama.
Semula, program ini dirancang
untuk menjangkau 15 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Namun, Presiden
Prabowo meminta percepatan hingga 89 juta penerima manfaat pada September
2025.
Baca Juga:
Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Bahan Lokal
Untuk mencapai target tersebut, BGN memproyeksikan kebutuhan anggaran tambahan
sebesar Rp 100 triliun. “Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan
percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun,” ungkap
Dadan.
Dengan sistem pembayaran baru yang dijanjikan mulai Februari, diharapkan
program MBG dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran. Namun,
keberhasilannya tetap bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menuntaskan
kendala administrasi dan memastikan distribusi anggaran berjalan transparan
serta akuntabel.[]
