 |
| Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf. (Foto: Ig/muzakirmanaf1964). |
Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM, resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh
2025-2030. Berikut perjalanan panjangnya dari masa perjuangan hingga ke kursi
pemerintahan.
koranaceh.net ‒ Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, resmi
dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna
istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu, 12 Februari 2025.
Pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung
Utama DPRA, Banda Aceh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh.
Baca Juga:
Mualem dan Fadhlullah Resmi Dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh
2025-2030
Sosok Mualem bukanlah nama baru dalam perpolitikan Aceh. Sebelum menjadi
gubernur, ia telah lama berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan.
Kariernya yang panjang berawal dari keterlibatannya dalam perjuangan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM).
Lahir di Seuneudon, Aceh Utara, pada 3 Mei 1964, Mualem tumbuh dalam keluarga
sederhana. Ayahnya seorang petani dengan penghasilan terbatas, namun hal itu
tidak menghalangi ambisinya untuk mengabdi bagi Aceh.
Pada usia 19 tahun, Muzakir Manaf memutuskan bergabung dengan GAM setelah
gagal masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia kemudian pergi ke Malaysia
dan mengikuti seleksi untuk bergabung dengan kelompok militer GAM.
Setelah diterima, ia mendapatkan pendidikan militer intensif selama empat
tahun, termasuk pelatihan di Camp Tajura, Libya, yang dipimpin oleh pemerintah
Muammar Khadafi. Di sana, ia mendapatkan latihan berat, mulai dari teknik
perang gerilya hingga penggunaan berbagai jenis senjata.
Setelah menyelesaikan pelatihannya di Libya, Mualem sempat dipercaya menjadi
pengawal Presiden Libya sebelum akhirnya kembali ke Aceh untuk melanjutkan
perjuangan bersama GAM.
Saat itu, ia berperan sebagai Panglima GAM wilayah
Pase sebelum akhirnya naik menjadi Panglima Perang GAM pada 1998, menggantikan
Abdullah Syafi’i yang gugur dalam pertempuran.
Sebagai pemimpin militer, ia terlibat dalam berbagai strategi perjuangan GAM
melawan pemerintah Indonesia hingga akhirnya tercapai kesepakatan damai
melalui Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Setelah MoU Helsinki, GAM membubarkan sayap militernya dan membentuk Komite
Peralihan Aceh (KPA), di mana Mualem diangkat sebagai ketua. Organisasi ini
menjadi wadah bagi mantan kombatan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat
sipil.
Pada 2007, ia turut mendirikan Partai Aceh (PA) dan menjadi ketua umumnya,
menjadikan PA sebagai salah satu kekuatan politik dominan di Aceh. Di bidang
olahraga, ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum KONI Aceh pada 2015, serta
sempat menjabat sebagai Ketua Pramuka Aceh pada 2013.
Karier politiknya terus menanjak. Pada 2012, Muzakir Manaf mencalonkan diri
sebagai Wakil Gubernur Aceh mendampingi Zaini Abdullah. Pasangan ini terpilih
dan memimpin Aceh hingga 2017. Selama menjabat, Mualem dikenal sebagai sosok
yang tidak banyak bicara, tetapi tetap memiliki pengaruh besar dalam
pemerintahan Aceh.
Usai masa jabatannya sebagai wakil gubernur berakhir, Mualem tetap aktif di
dunia politik. Ia pun sempat menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Penasihat
DPD Partai Gerindra Aceh pada 2013-2016.
Dalam Pilpres 2024, ia secara terbuka mendukung pasangan Prabowo
Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan dukungannya disampaikan saat
bertemu dengan Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) di Banda Aceh pada akhir 2023 lalu.
Pada Pilkada Aceh 2024, Mualem kembali maju dan terpilih sebagai Gubernur Aceh
untuk periode 2025-2030. Dalam pidato pelantikannya, ia mengumumkan kebijakan
yang menarik perhatian publik dengan menghapus sistem QR Code untuk pengisian
BBM subsidi di SPBU Aceh.
Baca Juga:
Gubernur Aceh Lantik Muharram Idris dan Syukri A. Jalil sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Aceh Besar
Keputusan ini diambil sebab ia mendengar‒pun melihat‒banyak keluhan masyarakat
terkait sistem tersebut yang dianggap mempersulit akses BBM bersubsidi ini.
Mualem juga menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia ingin mempermudah
kehidupan rakyat Aceh dan memastikan kebijakan yang dibuat berpihak kepada
masyarakat.
Pernyataannya mengesankan komitmennya dalam mengatasi berbagai persoalan yang
masih membayangi Aceh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kebijakan
publik.
Dari seorang kombatan yang bergerilya di hutan-hutan Aceh hingga menjadi
pemimpin tertinggi di provinsi ini, perjalanan hidup Muzakir Manaf
mencerminkan perubahan besar yang dialami Aceh dalam beberapa dekade terakhir.
Kini, dengan posisinya sebagai gubernur, publik menanti langkah-langkah
konkret yang akan ia lakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.[]
