 |
Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di DPR Aceh, Rabu (19/2/2025). (Foto: Ist). |
Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi demonstrasi
bertajuk “Indonesia Gelap” di DPR Aceh. Mereka menolak efisiensi anggaran,
pemangkasan dana Otsus Aceh, dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai
merugikan rakyat.
Banda Aceh ‒ Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) memadati
halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada Rabu, 19 Februari 2025.
Mereka menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ sebagai
bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak
berpihak kepada rakyat, termasuk efisiensi anggaran dan pemangkasan dana
Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Aksi ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, dengan massa mengenakan almamater
hijau khas USK serta pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan. Mereka
datang dari berbagai arah, termasuk Simpang Jambo Tape dan Simpang Lima,
sebelum akhirnya berkumpul di depan kantor DPR Aceh.
Baca Juga:
Indonesia Gelap
Spanduk sepanjang tiga meter bertuliskan “Indonesia Gelap” dan
“Kabinet Perlu Diet” dibentangkan di antara kerumunan, sementara
poster-poster dengan berbagai kritik tajam terhadap pemerintah menghiasi aksi
tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Aidil, dalam orasinya menegaskan mahasiswa merasa
kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan
rakyat. “Kami merasa muak hari ini. Pemerintah pusat tidak pro terhadap
kepentingan rakyat,” ujarnya di hadapan para demonstran.
Presiden Mahasiswa USK, Muhammad Ikram, juga menegaskan bahwa aksi ini bukan
sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk perlawanan terhadap kondisi
nasional yang dianggap semakin darurat. “Mahasiswa USK adalah kaum
intelektual. Kami tidak mungkin turun ke jalan kalau ini bukan masalah besar.
Ini sedang darurat dan tidak bisa ditoleransi,” kata Ikram dalam orasinya.
Salah satu isu utama yang disuarakan dalam aksi ini adalah pemangkasan dana
Otsus Aceh dalam kebijakan efisiensi anggaran nasional. Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer daerah untuk Aceh
yang semula ditetapkan dalam APBN sebesar Rp8,25 triliun mengalami pemangkasan
hingga Rp7,93 triliun. Secara khusus, dana Otsus Aceh 2025 yang awalnya
mencapai Rp4,466 triliun berkurang menjadi Rp4,309 triliun, atau turun sebesar
Rp156 miliar.
Ketua BEM Fakultas Hukum USK, Annas Maulana, dalam orasinya menuntut
Pemerintah Aceh untuk menolak kebijakan pemangkasan ini. “Pada hari ini
pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk Makan Gratis (MGB) termasuk dana
Otsus Aceh. Kita mahasiswa mewakili masyarakat Aceh siap melawan,” tegas
Annas.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar penggunaan dana Otsus lebih
transparan serta menuntut pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama
pemerintah. Mereka juga meminta agar Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun
2025 dikaji ulang, mengingat dampaknya yang dikhawatirkan akan merugikan
masyarakat Aceh.
Di tengah aksi, mahasiswa mengajak anggota DPR Aceh untuk berdialog. Beberapa
anggota dewan, seperti Ketua Komisi III Aisyah, serta anggota lainnya—Armiadi,
Nurkhalis Muhammad Riski, Hasballah, dan Adi Surya—turun menemui massa.
Mahasiswa memberikan kesempatan kepada perwakilan dewan untuk berbicara, namun
mereka menolak jika para anggota DPR menaiki mobil orator.
Aksi ini berlangsung tertib dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat
kepolisian. Mahasiswa berorasi secara bergantian di bawah terik matahari,
meneriakkan tuntutan mereka dengan penuh semangat.
Sebelumnya, aksi serupa juga telah berlangsung di Jakarta pada 17 Februari
2025, dipusatkan di kawasan Patung Kuda. Gerakan Indonesia Gelap merupakan
bagian dari seruan serentak yang dikeluarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa
Seluruh Indonesia (BEM SI), yang dijadwalkan berpuncak pada Kamis, 20 Februari
2025, di Jakarta.[]
