Presiden setujui operasi normalisasi sungai Aceh. Material lumpur pascabencana dilirik swasta. Daerah diizinkan menjual untuk pemasukan.
KoranAceh.Net | Aceh Tamiang – Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh pascabencana melalui jalur laut dan memerintahkan agar program tersebut dijalankan sebagai operasi berskala besar. Keputusan itu disampaikan saat rapat terbatas penanganan dampak banjir dan pendangkalan sungai di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Kepala Negara menilai normalisasi dari muara atau kuala sungai merupakan pekerjaan teknik besar yang menuntut koordinasi lintas kementerian, keahlian khusus, dan pelibatan banyak pihak. “Kita bikin operasi besar saja. This is a big, big engineering operation,” kata Prabowo menanggapi usulan Menteri Pertahanan dalam rapat tersebut.
Presiden meminta Kementerian Pertahanan dan TNI berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melibatkan pihak yang memiliki kompetensi teknis. Ia menyebut perlunya menggandeng kementerian teknis, BUMN karya, hingga kalangan akademisi dan perusahaan yang berpengalaman dalam pengerukan sungai (dredging). Normalisasi, menurut Prabowo, penting untuk memulihkan fungsi sungai sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
Usulan normalisasi melalui jalur laut sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menjelaskan, banyak sungai di Aceh mengalami kerusakan dan pendangkalan secara masif akibat bencana, sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang dan upaya besar. Sungai Tamiang disebut sebagai salah satu contoh yang memungkinkan dikerjakan dari muara.
Menurut Sjafrie, skema tersebut memungkinkan dua pekerjaan dilakukan bersamaan: pendalaman sungai dan pengangkutan alat berat melalui laut agar langsung mencapai titik kerja. “Satu pendalaman, satu membawa alat berat, sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya,” ujarnya. Jalur laut dipilih agar kapal pengangkut alat berat tidak perlu melalui jalur darat yang terbatas dan rusak.
Rencana itu, kata Sjafrie, telah dibahas bersama jajaran TNI dan dirancang untuk dilaksanakan secara luas, tidak hanya di Tamiang, tetapi juga di wilayah Aceh lainnya, termasuk Kabupaten Bireuen. Normalisasi dari muara dinilai mempercepat pemulihan akses sungai dan memudahkan pengerjaan di lokasi terdampak berat.
Dalam rapat yang sama, Prabowo juga menyinggung potensi pemanfaatan material lumpur hasil pembersihan pascabencana. Berdasarkan laporan kepala daerah yang ia terima, material lumpur dari permukiman, sawah, dan pengerukan sungai diminati pihak swasta. Presiden mempersilakan pemerintah daerah memanfaatkan peluang tersebut.
“Kalau ada swasta mau beli, ya silakan. Langsung dinikmati oleh daerah-daerah,” kata Prabowo. Ia menilai pemanfaatan lumpur tidak hanya membantu percepatan normalisasi sungai, tetapi juga dapat memberi manfaat ekonomi langsung bagi daerah terdampak.
Prabowo menegaskan seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan harus mengerahkan kemampuan maksimal dalam penanganan dampak bencana. “Jadi akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita, sekaligus kita menghadapi ya kemungkinan cuaca yang ekstrem, ya kita sudah siap,” katanya.
“Ya saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita melaksanakannya,” sambung Prabowo.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme teknis penjualan material lumpur, skema pengawasan, maupun dampak lingkungan dari pemanfaatan tersebut. []
