BNPB sebut lebih 60 persen daerah terdampak banjir di Sumatera masuk fase pemulihan. Aceh 8, Sumut 13, dan Sumbar 10 daerah.
KoranAceh.Net | Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan lebih dari 60 persen kabupaten dan kota terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera telah memasuki fase awal pemulihan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Abdul Muhari mengatakan, hingga Jumat (2/2/2026), sebanyak 31 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah masuk tahap awal recovery. Daerah-daerah itu sebelumnya terdampak banjir dan longsor yang dipicu Siklon Tropis Senyar pada akhir November 2025.
“Sehingga sudah lebih dari 60 persen kabupaten/kota terdampak saat ini masuk pada fase awal recovery,” ujar Muhari dalam konferensi pers yang disiarkan daring di kanal YouTube resmi BNPB.
Wilayah yang paling banyak memasuki fase pemulihan berada di Sumatra Utara, yakni 13 kabupaten dan kota. Di Aceh tercatat 8 daerah, sedangkan di Sumatra Barat terdapat 10 daerah. BNPB tidak merinci indikator detail yang digunakan dalam penetapan fase awal pemulihan tersebut.
Selain perkembangan pemulihan, BNPB juga memperbarui data korban. Hingga 2 Januari 2026, jumlah korban meninggal di tiga provinsi terdampak tercatat 1.157 orang. Angka itu tidak berubah dibandingkan pembaruan terakhir pada 31 Januari 2025, dan tidak ada penambahan korban jiwa baru yang dilaporkan.
Meski demikian, operasi pencarian masih dilanjutkan. Muhari menyebut tim search and rescue (SAR) gabungan tetap bekerja dengan memfokuskan pencarian di titik-titik yang telah diidentifikasi sebagai lokasi potensial ditemukannya jenazah. Hingga saat ini, tim SAR tidak menemukan korban baru, sementara jumlah orang yang masih dinyatakan hilang tetap 165 orang.
Di sisi lain, jumlah pengungsi menunjukkan penurunan. BNPB mencatat terjadi pengurangan 73 jiwa, sehingga total pengungsi per 2 Januari 2026 berjumlah 380.287 orang di tiga provinsi terdampak.
Pemerintah, kata Muhari, tidak menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Keputusan itu ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanggulangan bencana di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026) lalu.
Prabowo mengatakan penegasan tersebut disampaikan karena masih ada pihak yang mempertanyakan ketiadaan status bencana nasional. “Masih ada yang mempersoalkan, mengapa tidak bencana nasional?” kata Prabowo, seperti disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Kepresidenan.
Ia menjelaskan, dampak bencana hanya terjadi di tiga dari total 38 provinsi. Menurut Prabowo, tiga provinsi tersebut dinilai masih memiliki kemampuan untuk menangani bencana di wilayahnya masing-masing. “Kalau sementara kita, tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, pemerintah menyatakan penanganan dan pemulihan tetap berjalan meski tanpa status bencana nasional, dan tidak ada perubahan kebijakan terkait status tersebut hingga saat ini. []
