Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Januari 2026 untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
KoranAceh.Net | Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan perpanjangan ketiga selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026.
Keputusan itu disampaikan dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual, pada Kamis, (8/1/2026), dari ruang Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh di kantor Gubernur Aceh. Perpanjangan ini menjadi kelanjutan dari dua fase tanggap darurat sebelumnya yang telah diberlakukan sejak akhir Desember lalu.
Mualem menuturkan, keputusan tersebut diambil setelah koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia merujuk Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 yang memuat persetujuan perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh. “Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” kata Mualem.
Ia menjelaskan, perpanjangan ini didasarkan pada kondisi penanggulangan bencana yang belum merata. Pasalnya, sebaran wilayah terdampak masih luas, sebagian kawasan masih terisolasi, dan kemampuan produksi serta distribusi logistik di kabupaten dan kota terdampak belum sepenuhnya pulih. Di saat yang sama, pemerintah daerah dituntut mempercepat layanan publik dan administrasi pemerintahan di tengah situasi darurat.
Menurut Mualem, status tanggap darurat yang diperpanjang memberi ruang gerak lebih luas bagi pemerintah untuk menuntaskan pembersihan lingkungan, mempercepat penyaluran bantuan logistik, serta memastikan layanan kesehatan berjalan tanpa jeda. Ia menerangkan, langkah itu juga dimaksudkan agar perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang selama ini sulit diakses akibat kerusakan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Mualem mengajak satuan kerja perangkat Aceh, pemerintah kabupaten dan kota, TNI dan Polri, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus bekerja bersama. Targetnya, sambung dia, pemulihan Aceh bisa dipercepat sehingga sekolah, permukiman, dan fasilitas publik kembali berfungsi, serta roda ekonomi warga bergerak lagi.
Ia juga menekankan pemulihan konektivitas sebagai prioritas. “Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal,” tuturnya.
Selain itu, Mualem meminta seluruh bupati dan wali kota agar menyelesaikan penyusunan dokumen R3P paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026. Dokumen tersebut, kata dia, akan menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh agar lebih tertata dan berketahanan.
Menutup pernyataannya, Mualem menyampaikan empati kepada warga terdampak bencana. Ia menegaskan pemerintah akan tetap hadir dalam proses pemulihan. “Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih,” pungkasnya. []
