Sebulan pascabencana, 11 kabupaten di Aceh perpanjang status darurat. Pembangunan huntara masih terbatas, kesiapan sekolah baru 65 persen.
KoranAceh.Net | Jakarta – Satu bulan setelah banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah pusat menyatakan sebagian wilayah mulai beralih dari fase tanggap darurat ke pemulihan. Namun kecepatan transisi itu tak seragam. Aceh masih tertahan, terutama pada pembangunan hunian dan kesiapan infrastruktur jalan dan pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebanyak 12 wilayah telah masuk fase transisi darurat ke pemulihan. Menurut dia, situasi di Aceh berbeda dibanding Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Di Aceh ada 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat,” kata Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).
Adapun 11 kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat diantaranya adalah Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Kota Lhokseumawe. Dari total ini, sebanyak 7 kabupaten/kota tergolong ke dalam kategori wilayah yang terdampak parah. Meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Lebih lanjut, Pratikno memaparkan perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di Aceh berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembaruan penanganan pascabencana di wilayah terdampak.
Ia menyampaikan, dari 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh, delapan daerah tidak mengajukan usulan pembangunan huntara. Dan dari sepuluh daerah yang mengusulkan, baru satu kabupaten, yakni Pidie, yang telah memulai pembangunan fisik huntara. “Pidie membangun 12 unit huntara menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan saat ini masih dalam pengerjaan,” ujar Pratikno. Selain itu, Kabupaten Pidie Jaya disebut telah masuk tahap pembangunan.
Sementara enam kabupaten lain, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, baru sampai pada tahap penyiapan lokasi dan pematangan lahan. Pratikno menyebut, khusus Aceh Tamiang, pembangunan masih terkendala pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara.
Sedangkan, dua kabupaten lainnya, Aceh Timur dan Nagan Raya, masih berada pada tahap identifikasi lahan. “Jadi salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan,” kata Pratikno.
Selain Aceh, Pratikno juga menyampaikan perkembangan pembangunan hunian di Sumatera Utara. Berdasarkan data BNPB, empat kabupaten/kota di provinsi itu telah berproses membangun huntara dan huntap.
Di Kota Sibolga, pembangunan telah dimulai dan peletakan batu pertama dilakukan pada 21 Desember 2025. Di Tapanuli Utara, satu unit huntara telah selesai dibangun sebagai contoh, sementara unit kedua masih dalam proses.
Adapun di Tapanuli Selatan, pembangunan masih berada pada tahap survei lokasi dan perencanaan. Sementara di Kabupaten Langkat, lokasi pembangunan telah ditetapkan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai seluas 8 hektare, dan Desa Seitualang, Kecamatan Brandan Barat seluas 2 hektare.
Kondisi serupa juga terlihat di Sumatera Barat. Lima kabupaten di provinsi itu tengah aktif membangun huntara. Di Kabupaten Pesisir Selatan, per 24 Desember 2025, delapan unit huntara sedang dibangun. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pembangunan berlangsung melalui pemasangan baja ringan dan pengecoran lantai untuk sejumlah kopel.
Di Padang Pariaman, tujuh kopel atau 17 unit huntara tengah dibangun di Korong Asam Pulau. Kabupaten Tanah Datar dan Agam juga telah memulai pembangunan huntara dengan tahapan pengecoran dan pemasangan rangka baja.
Di luar sektor hunian, Pratikno menyampaikan pemulihan infrastruktur nasional berjalan lebih cepat. Ia menyebut, dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi.
Meski demikian, ia mengakui pemulihan jalan utama belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan akses di tingkat lokal. Distribusi logistik, menurut dia, masih difokuskan ke desa-desa terisolir, terutama di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. “Distribusi BBM, LPG, dan bahan pangan ke wilayah tersebut masih dilakukan dengan sepeda motor trail karena kendaraan besar belum bisa masuk,” kata Pratikno.
Pada sektor pendidikan, Pratikno mengatakan pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada 5 Januari 2026. Namun kesiapan antardaerah kembali menunjukkan perbedaan. Menurut Pratikno, kesiapan sekolah di Aceh baru mencapai sekitar 65 persen.
Angka itu tertinggal dibanding Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang tingkat kesiapan operasional sekolahnya sudah mendekati 90 persen. “Jadi pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali bisa berjalan di awal Januari 2026,” ujar Pratikno. []
