Oleh Dr Taupiq A Rahim, Pengamatan Politik dan Kebijakan Publik
KoranAceh.Net | Opini – Persoalan yang sangat mendasar hari ini di Aceh adalah, dampak banjir bandang, kerusakan ekosistem dan ekologi lingkungan hidup yang sangat parah dan meluluh-lantakkan Aceh. Juga aliran listrik, bahan bakar minyak (BBM) serta gas, infrastruktut termasuk jaringan kominikasi dan informasi (telepon, jaringan internet dan lainnya), sehingga segala sesuatu terkendala, terganggu dan menjadi hambatan dalam seluruh aktivitas kehidupan di Aceh.
Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh), juga lembaga terkait pengambil kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) demikian juga Ombusman Perwakilan Aceh, mesti cepat tanggap memanggil PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT. Pertamina berhubungan dengan kinerja masing-masingnya. PLN mesti tegas mengatasi serta mensegerakan aliran jaringan listrik yang berdampak kepada seluruh aktivitas lainnya ditengah kehidupan rakyat Aceh. Mirisnya dihadapan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo, lancar tanpa gagap, ragu dan gagok Menterinya menyatakan 93% hidup seluruh Aceh, ini juga atas laporan PLN. Ternyata semua omong kosong “bullshit”, sekedar cari muka dan menjilat di depan Presiden RI dan para media massa.
Hari ini ternyata setelah 2 pekan bencana banjir bandang sama sekali tidak menjadi kenyataan, malah pemadaman aliran listrik berkepanjangan dan tidak ada kejelasan dan kepastian hidup sama sekali. Demikian juga antrian minyak (BBM) yang panjang, kehebatan mereka Pertamina dan pihak SPBU hanya selalu menyalahkan rakyat, sementara semua tidak dilakukan dengan berhutang membeli BBM. Juga gas “melon” untuk memasak, berjualan, berdagang rakyat kecil yang langka dan sulit diperoleh, bahkan seringkali pulang dengan rasa kecewa, kesal dan marah-marah karena tidak diperoleh setelah antri menunggu berjam-jam sejak pagi hari atau subuh.
Sesungguhnya, ini semua persoalan mendasar bagi rakyat Aceh, dampak banjir bandang banyak yang belum mendapat bantuan karena aksesnya terputus dan sulit terjangkau, mayat masih banyak belum terdeteksi, fasilitas tidak cukup tidak memadai, kesulitan kehidupan dan miskin secara tiba-tiba karena kehilangan harta benda, nyawa dan kekayaan, juga hilangnya pekerjaan yang direnggut banjir bandang merusak segalanya, termasuk ekosistem dan ekologi lingkungan hidup. Kemudian diperparah dengan tidak ada kepastian aliran listrik dengan pemdaman yang panjang sudah berlangsung 2 pekan sejak bencana banjir tersebut. Kemudian ketidaktersediaan BBM dan gas yang sangat menggunggu kehidupan yang hakiki.
Dengan demikian, untuk kejelasan, kepastian dan kompetensi kinerja PLN dan Pertamina, Gubernur Aceh, DPRA dan Ombusman Perwakilan Aceh, masing-masing lembaga segera memanggil mereka. Sebagai Pemangku Kekuasaan politik dan kebijakan di Aceh, termasuk kejelasan kinerja serta administratif sebagai fungsi pengawasan kepentingan rakyat Aceh, ini mesti disegerakan. Anda semua mendapatkan fasilitas dan gaji dari negara yang berasal dari rakyat, rakyat tidak berhutang dan menunda segala retribusi, pembayaran dan pajak, jika telat didendan dan diputuskan jaringannya. Rakyat butuh perhatian dan kepastian, maka tidak butuh pecundang dan penjilat ditengah duka nestapa serta musibah. Bagi para penjilat yang hanya pintar bersandiwara dihadapan pejabat negara silahkan minggir dulu. Rakyat Aceh juga mempunyai batas kesabaran ditengah deraan musibah yang berulangkali ini. Jika tidak sanggup janga halabgi, hambat dan jangan larang lembaga-lembaga serta negara dunia internasional yang ingin membantu. Ini masalah kemanusiaan, jangan berperilaku biadab.