Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat mempermudah izin bantuan luar negeri untuk percepatan penanganan bencana di wilayah terisolir.
koranaceh.net | Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat mempercepat proses perizinan bantuan internasional untuk penanganan darurat bencana di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor. Permintaan itu muncul seiring terus terhambatnya distribusi logistik ke daerah yang masih terisolasi.
Kondisi di lapangan disebut semakin mendesak. Kerusakan jaringan jalan, jembatan, dan komunikasi membuat akses menuju lokasi terdampak sulit dilakukan. Upaya penanganan belum berjalan optimal karena keterbatasan suplai logistik dan peralatan penunjang.
Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin menyampaikan bahwa percepatan mekanisme birokrasi sangat diperlukan agar bantuan internasional dapat segera masuk. Ia menilai keterlambatan izin dapat berdampak pada lambatnya proses penyelamatan korban dan distribusi kebutuhan mendesak.
“Kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran agar akseptabilitas bantuan ke kawasan bencana bisa lebih cepat,” kata Murthalamuddin, Rabu (3/12/2025).
Saat ini sebagian wilayah masih sulit dijangkau. Tim lapangan dari Tagana, TNI, dan relawan disebut terus bergerak, namun rintangan terbesar ada pada akses menuju lokasi terdampak. Lumpur tebal membuat jalur tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga bantuan harus dipanggul secara manual pada beberapa titik.
Menurut Murthalamuddin, metode distribusi manual tidak dapat berlangsung lama karena rawan menimbulkan antrean dan membahayakan relawan. Di sisi lain, ketersediaan jaringan internet melalui Starlink belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebab banyak perangkat komunikasi tidak dapat dioperasikan akibat ketiadaan pasokan listrik.
Selain logistik darat, pemerintah daerah juga menilai infrastruktur pendukung untuk bantuan udara masih membutuhkan penyederhanaan prosedur. Ia mencontohkan adanya pengiriman pesawat pengangkut bantuan sebelumnya yang membutuhkan waktu administrasi cukup panjang pada titik masuk tertentu.
“Situasi darurat tidak bisa menunggu. Semakin cepat bantuan masuk, semakin besar peluang untuk menyelamatkan warga di wilayah terisolir,” ujarnya.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa percepatan izin bantuan luar negeri, lembaga kemanusiaan internasional, maupun operasional angkutan udara darurat menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Hingga kini, distribusi bantuan masih berlangsung, namun akses menuju daerah tertentu tetap menjadi tantangan utama di lapangan. []
